Masyarakat Siap Terima Kenyataan Pahit

INTERNET merupakan keran informasi alternatif bagi ge­nerasi baru Indonesia, termasuk mengenai sejumlah peristiwa kontorversial. Rezim mana pun akan sulit menutup-nutupi isu sehingga sudah saatnya kebenaran atas berbagai pelanggaran HAM diungkap.

"Kita harus yakinkan Jokowi bahwa masyarakat siap menerima kenyataan masa lalu. Internet sudah di mana-mana," kata Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom di Jakarta, kemarin.

Gomar menegaskan hal tersebut saat berbicara di forum diskusi bertajuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Tugas Kebangsaan yang Harus Dituntaskan, yang digagas Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK).

Ia menambahkan, jalur hukum untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM di masa lalu tak bisa dihindari.

Jokowi mesti berani mengambil langkah tersebut.Apalagi, dukungan masyarakat yang siap mendengarkan fakta kelam itu telah mengalir deras.

Pengamat komunikasi politik Benny Susetyo mengungkapkan ada pertentangan dari internal pemerintah, termasuk dari purnawirawan TNI, yang tak menghendaki kebenaran itu diungkap. Benny menyatakan pertentangan tersebut menodai semangat Nawa Cita milik Jokowi.

"Yang tidak sejalan dengan visi Presiden, ya waktunya dievaluasi. Tidak usah sungkan. Presiden itu panglima tertinggi. Yang di bawahnya, ya harus nurut," cetus Benny yang juga anggota Majelis Warga KKPK.

Anggota Majelis Warga KKPK lainnya, Usman Hamid, menyatakan pengungkapan kebenaran tak bisa dilepaskan dari kebutuhan adanya proses hukum. Proses itu akan membuat terang siapa saja yang bisa dikategorikan korban dan pelaku.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu menyatakan dari titik itulah pemaafan yang merupakan syarat mutlak rekonsiliasi bisa dilakukan. "Kalau tidak tahu siapa pelakunya, bagaimana bisa memaafkan? Mau memaafkan siapa?" cetus dia.

Ia pun menyindir konsep rekonsiliasi yang dikemukakan sejumlah petinggi negara yang mengarahkan supaya proses yudisial dilewati dengan alas­an kesulitan menemukan bukti. "Harus pararel, penuntutan dan penyembuhan lewat pengungkapan fakta secara terbuka," kata Usman.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriyani mengatakan Jokowi yang memiliki dukungan sosial serta dukungan politik kuat di parlemen harus memastikan tidak ada impunitas terhadap pelaku. (Kim/P-5)