Bumikan Nilai-Nilai Pancasila

NIAT pemerintah me­nerbitkan peraturan presiden untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memperoleh sambutan positif dari berbagai kalangan.

Kepada Media Indonesia, mereka mengemukakan pandangan senada bahwa upaya pemerintah itu diharapkan dapat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di kehidup­an masyarakat Indonesia. Persoalan yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa lebih sering mengemuka sehingga menafikan sila ketiga Pancasila: persatuan Indonesia.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief menilai Pancasila sebagai ideologi kini nyaris pupus dari benak warga bangsa sehingga tidak tecermin dalam perilaku sehari-hari.

"Terbukti dengan suburnya praktik diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi antarse­sama anak bangsa. Tidak terkecuali perilaku koruptif yang susah sekali surutnya. Dengan semua fakta itu, saya melihat nilai-nilai Pancasila hanya berhenti pada gagasan teoretis. Mestinya, Pancasila tidak sekadar falsafah, tapi dibudayakan dalam kehidup­an terutama oleh pemimpin daerah agar menjadi teladan. Lewat keteladanan, Pancasila menjadi budaya yang membimbing perilaku," kata Yudi, kemarin.

Yudi tidak mengada-ada. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menyeru kepada masyarakat agar mengedepankan sikap to­leransi pada perayaan Waisak 2016, Sabtu (21/5), besoknya, sekelompok orang sengaja menghancurkan masjid jemaat Ahmadiyah di Kendal, Jateng.

Walaupun intoleransi masih menggelayuti kehidup­an ma­syarakat akhir-akhir ini, kita patut bangga terhadap sikap siswa SMA di Jakarta dan Ban­dung Raya yang sangat mengapresiasi keberagaman.

Hasil riset Setara Institute yang dirilis Selasa (24/5) menunjukkan dari 760 siswa yang menjadi responden, sebanyak 61,6% punya sikap toleran, 35,7% intoleran pasif, 2,5% intoleran aktif atau radikal, dan 0,3% yang berpotensi menjadi teroris.

Selain itu, poin lain dari survei Setara menunjukkan ada­nya pemahaman dari para siswa terhadap Pancasila seba­gai dasar negara sehingga me­reka menolak organisas­i ke­agamaan yang hendak menggantikan Pancasila.

Lebih mendidik
Sebelumnya, Rabu (25/5), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan hingga kini rancangan perpres yang meng­atur hal itu ada dalam tahap penyelesaian. "Preside­n tidak menginginkan 1 Juni diperi­ngati sebagai hari lahir­nya Pancasila saja, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehingga nyata bagi masa depan bersama."

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman menilai 1 Juni harus menjadi titik evaluasi sampai di mana bangsa ini sudah mempraktikkan Pancasila sebagai dasar negara. "Bagi saya, ini sejarah yang tidak boleh dilupakan."

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam menaruh harap penetapan 1 Juni, selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap Panca­sila, sekaligus memulihkan sejarah.

"Peringatan 1 Juni pernah dilarang Orba untuk melang­gengkan kekuasaan. Do­rongan publik yang didasari kesadaran sejarah itu mengemuka dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)," ujar Asvi.

Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antarumat Beragama PBNU Imam Aziz dan Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian PGI Gomar Gultom mengakui dorongan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila didasari kesadaran atas fakta sejarah yang selama ini ditutupi.

"Kami harus menghargai inisiatif dan prakarsa Soekarno sebagai bentuk penghargaan historis," ungkap Gomar.

"Penghargaan gagasan di­utamakan bukan ajang kultus individu. Tanggal 1 Juni harus memicu munculnya sejumlah bentuk peringatan yang lebih mendidik," tutur Imam Aziz.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan peringatan 1 Juni masih dibahas. "Jangan hanya dianggap libur. Tetapi lebih sebagai penghargaan hari kelahiran Pancasila," ujar Rini. (Kim/RF/X-4)

erandhi @mediaindonesia.com