Tolak Lupa dengan Monumen

DKI JAKARTA dan kota besar di Indonesia didorong memiliki monumen pengingat peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu diperlukan untuk membentuk memori kolektif warga atas tragedi kekerasan yang dilakukan negara pada masa lalu.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert mengemukakan itu dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kontras di Jakarta, kemarin.

Namun sayang, kata Robert, negara cenderung tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenang dan menafsir tinta hitam dalam sejarah bangsa.

"Mei 98 salah satu tragedi besar yang mengubah lapland mental Jakarta. Ada 4 kota lain juga, tetapi yang paling besar korbannya itu Jakarta. Yang banyak mati kaum miskin urban Jakarta. Tragedi itu belum benar-benar diluruhkan," tutur Robert.

Ketiadaan ruang untuk mengingat itu dicontohkan Robert dengan berdirinya pusat perbelanjaan atau mal yang lebih mewah di Klender. Padahal, pada Mei 1998, ratusan orang terperangkap dan mati terbakar di mal yang ada di kawasan tersebut.

Dalam diskusi, hadir sejumlah orangtua dari anak yang menjadi korban di lokasi tersebut, seperti Ruyati Darwin. Ia masih berupaya menuntut keadilan.

Dalam kerusuhan Mei 1998, Ruyati kehilangan anaknya, Eten Karyana, yang tengah mengenyam pendidikan di Jurusan Sastra Prancis Universitas Indonesia. "Dia terbakar, hanya dompetnya yang masih utuh. Delapan belas tahun saya tak mendapatkan kepastian," ujar perempuan paruh baya itu.

Ameh, kakak Muhammad Ikwan dan Mulyani yang menjadi korban tragedi kerusuhan di lokasi yang sama, meminta pemerintah tidak lupa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Dia berjanji akan terus menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM masa lalu. "Semoga dalam waktu dekat perjuangan ini dapat berhasil."

Perjuangan serupa ditempuh Maria Sanu, ibu dari Stefanus Sanu yang juga korban peristiwa Mei 1998 di Yogyakarta, dengan berdiri di depan Istana Presiden setiap Kamis. Maria berharap Jokowi mau membuka mata. (Pol/P-1)