Ketua KPK Minta Presiden dan DPR Bicarakan Reformasi MA

CITRA lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung (MA) sedang diuji. Musababnya, akhir-akhir ini banyak hakim terlibat kasus suap yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, membenahi MA bukan wewenang KPK. Untuk itu, ia meminta Presiden dan dewan di DPR duduk bersama membicarakan hal tersebut.

"Mari teman-teman DPR bertemu dengan Presiden untuk melakukan reformasi secara mendasar di MA karena kejadiannya terlalu banyak. Kalau kejadian seperti itu kan seperti kita bilang itu gunung esnya ya kan? Berarti kan banyak sekali," kata Agus di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (26/5).

Agus mengatakan, pendapatan bukan masalah utama dari maraknya hakim yang menerima suap. Pasalnya, hakim sudah mendapatkan gaji yang cukup layak. Artinya, ada permasalahan lain di tubuh MA. "Tapi kok mereka masih melakukan itu. Itu berarti kan mengenai rekrutmen hakim, mengenai rotasi, mutasi," jelas Agus.

Agus hanya bisa mengingatkan, hakim seharusnya transparan mengenai setiap penanganan perkara. "Jadi, bagaimana kasus setelah diputuskan kemudian segera diketahui oleh yang berkasus, yang berperkara," ujar pria asal Magetan itu. (MTVN/OL-5)