Parpol di Luar Koalisi Sebatas Beri Masukan

TAK cuma anggota koalisi pendukung pemerintah, partai di luar koalisi pun disebut bisa memberi masukan soal perombakan kabinet atau reshuffle. Namun, itu tak lebih dari memberi saran dan kritik untuk dipertimbangakan lebih lanjut oleh Presiden. "(Pihak) mana saja (bisa). Bukan berarti intervensi. Kalau memang diperlukan, masukan dari siapa saja. Masukan dari siapa saja.

Anggap saja silaturahim. Namun, kan itu kemudian putusannya prerogatif presiden," tutur Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Hal itu menanggapi wacana bahwa Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk kabinet. Ketua nonaktif DPP PDIP itu pun mengisyaratkan kabinet kerja saat ini mestinya belum perlu perombakan.

Waktu delapan  bulan bekerja masih dipandang sebagai masa adaptasi. Meski begitu, tak berarti kinerja menteri-menteri buruk. Namun, sejumlah perbaikan memang diperlukan di beberapa titik. Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy mengungkapkan bahwa reshuffle akan dirumuskan pekan ini. Hal itu sudah disepakati partai koalisi untuk perbaikan kinerja eksekutif.

"Memang perlu penyegaran. Presiden sudah mengantongi siapa yang bisa dipertahankan dan tidak. Ini wujud nyata evaluasi yang dilakukan pada pertemuan rutin bulanan dan bulan ini jatuh pada pekan ini, akan dibicarakan," ujar Romi di Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi, hingga kemarin, mengaku belum membaca laporan kinerja menteri yang belum lama ini diserahkan kepadanya.

Pun Jokowi belum menentukan sikap terkait dengan wacana perombakan kabinet. Sementara itu, pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan reshuffle ini menjadi pelajaran penting, terutama untuk partai politik.