Aksi Intoleransi Pantang Surut

BARU dua hari berselang, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyeru kepada masyarakat agar mengedepankan sikap saling menghormati dan toleran untuk menghindari konflik. Seruan tersebut disampaikan JK pada perayaan Dharmasanti Waisak 2016 di Candi Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5).

Seperti tidak mengindahkan seruan Wapres, sekelompok orang mengamuk dan menghancurkan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemarin.

Penolakan keberadaan aliran Ahmadiyah menjadi salah satu motif perusakan masjid atau rumah ibadah bagi Jemaat Ahmadiyah yang berada di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Ketua Jemaat Masjid Ahmadiyah Gemuh, Ta'zis, saat dihubungi, kemarin (Senin, 23/5).

Ta'zis mengungkapkan masjid itu dibangun pada 2003 di atas lahan resmi yang telah memiliki sertifikat. Setahun kemudian, pihak pengurus pembangunan masjid pun telah mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. "Masjid kami sudah mengantongi sertifikat dan IMB. Kami bingung kenapa masih juga ditolak dan akhirnya dirusak," ujar Ta'zis.

Perusakan terjadi pada Minggu (22/5) dini hari. Kapolres Kendal AKB Maulana Hamdan menerangkan peristiwa itu terjadi karena ketidakpuasan atas sikap Jemaat Ahmadiyah yang melanjutkan pembangunan masjid.

"Warga Desa Purworejo tidak pernah melarang umat Ahmadiyah beribadah sesuai keyakinannya, tetapi tetap harus memenuhi kesepakatan yang pernah dibuat," ucap Maulana.

Pihak kepolisian, lanjut Maulana, akan memediasi kedua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik itu. Sementara itu, Kepala Desa Purworejo Ali Muhtadi mengaku belum mengetahui secara pasti siapa yang melakukan perusakan.

Menurut catatan Setara Institute, perusakan masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo merupakan peristiwa yang ke-114. Sebelumnya, sejak 2007, terdapat 113 masjid Ahmadiyah yang dirusak warga dengan dukungan aparat pemerintah setempat. Ketua Setara Institute Hendardi mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk bertindak.

Ancaman pembubaran
Sikap intoleran juga menghantui pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, kemarin. Kendati begitu, panitia tetap melanjutkan pemutaran film didukung pihak Dekanat Fisipol UGM.

"Pukul 10.00 kami mendapatkan ancaman melalui broadcast," kata Badrul Arifin, pemimpin Dewan Mahasiswa Fisipol UGM, saat ditemui di sela acara pemutaran film.

Pesan itu mengatasnamakan ormas Islam yang isinya mengancam membubarkan pemutaran film Pulau Buru karena dianggap menyebarkan paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Panitia juga didatangi polisi yang menanyakan acara itu.

Sebelumnya, Selasa (3/5), peringatan World Press Freedom 2016 dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dibubarkan polisi. Alasannya, acara itu terselenggara tanpa izin dan materinya bisa mengundang konflik.(Uta/FU/Ant/P-1)