Koalisi Gemuk Rawan Gesekan Politik

MASUKNYA Partai Golkar dalam gerbong partai-partai pendukung pemerintah secara kuantitas menguntungkan pemerintah. Pasalnya, peta politik di parlemen kini 70% dikuasai partai pendukung pemerintah. Kendati demikian, koalisi gemuk berpotensi menimbulkan friksi dan gesekan kepentingan di antara sesama partai pendukung.

"Persolannya kepentingan partai semakin besar. Bagaimana sang pemimpin koalisi mengelola bandul koalisi melalui manajemen yang baik, bisa melalui kontrak koalisi atau melembagakannya," kata pengamat politik dari Poltracking Hanta Yudha dalam diskusi bertajuk Peta Politik Pascamunaslub, di Jakarta, Sabtu (21/5).

Repositioning politik yang diambil Golkar pascamusyawarah nasional luar biasa (munaslub), di samping menyatakan mendukung pemerintah, Golkar juga berniat mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Banyak kalangan mempertanyakan dukungan Golkar itu akan permanen atau sebaliknya. Pasalnya, ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Golkar merupakan salah satu partai pendukung kala itu, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap mengkhinati pemerintah karena kukuh mengegolkan usulan hak angket mafia pajak.

Tudingan Golkar mengedepankan kepentingan pragmatis ditampik oleh Nurul Arifin, juru bicara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Nurul mengaku pertimbangan Golkar mendukung pemerintah sudah sejak lama dipikirkan.

"Sejak 1,5 tahun lalu kami merasa ada invisible hand atau pihak luar yang menghendaki perubahan di tubuh Golkar. Kami membaca itu cukup lama sehingga memutuskan mendukung pemerintah. Jadi tidak bisa dikatakan tiba-tiba mendukung," ujar Nurul.

Golkar, lanjut dia, merasa pemerintah membutuhkan dukungan secara signifikan dan kuat. Sebagai partai yang mempunyai kursi terbanyak kedua di parlemen setelah PDIP, yakni 91 kursi, Golkar berjanji mengawal program pemerintah yang prorakyat.

"Kami ingin PDIP ataupun partai lain yang telah lebih lama berada di koalisi memandang Golkar sebagai partner bukan kompetitor," tambahnya.

Di tempat yang sama anggota DPR dari F-PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Golkar harus mendukung pemerintahan hingga selesai, termasuk mengawal keberhasilan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla.

Tapi pada prinsipnya, sambung Masinton, PDIP menyambut baik kerja sama dengan partai lain. "Pemerintah jelas konsepsinya Nawacita. PDIP dengan Jokowi satu kesatuan," cetus Masinton menanggapi rencana Golkar untuk mengusung Jokowi pada 2019.

Tukang stempel
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang juga sebagai narasumber dalam diskusi itu mengingatkan jangan sampai DPR ke depan seperti zaman Orde Baru yang hanya berfungsi sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah.

"Yang penting bukan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tapi sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Sesungguhnya keadaan di parlemen sudah cair," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Berbeda dengan Golkar, Partai Demokrat menyatakan tetap sebagai partai penyeimbang. "Kami akan tetap sebagai penyeimbang," tukas politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan.(P-3)