Fraksi NasDem Tarik Anggota Panja

SEKJEN NasDem Patrice Rio Capella mengatakan Fraksi NasDem telah menarik anggotanya dari panitia kerja (panja) usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) di Badan Legislasi. Hal itu dilakukan seusai Fraksi NasDem tegas menolak program yang akrab disebut dana aspirasi itu.

"Pasti (ditarik). Kan sudah tidak aktif. Enggak pernah masuk begitu fraksi menyatakan menolak. Mereka enggak aktif di panja," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kendati Fraksi NasDem telah menarik anggotanya di panja, pihaknya mempersilakan jika panja tetap akan membahas dana aspirasi tersebut.

Adapun penolakan Fraksi NasDem, dikatakan Rio, disebabkan mekanisme dana aspirasi tersebut masih belum jelas.

"Bagaimana cara pengusulannya? Bagaimana pencairan termasuk pendekatan terkait dengan jumlah anggota DPR?" ujarnya.

Rio mengatakan pemerataan pembangunan di dapil setiap anggota dewan tidak adil, misalnya Papua Barat yang kondisinya lebih sulit daripada Jakarta nantinya hanya mendapat Rp 60 miliar, sedangkan Jakarta mendapat Rp460 miliar. "Tidak manusiawi itu," cetusnya.

Sebelumnya, Fraksi Hanura pun menyatakan penolakan terhadap usulan dana aspirasi yang tengah digodok di Baleg DPR.

Saat menanggapi hal itu, Rio menyambut baik langkah yang diambil Fraksi Hanura tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan tidak setuju dana aspirasi dibagi per anggota DPR, tapi dibagi rata per provinsi sebagai bentuk pemerataan.

Irman menyarankan agar dana aspirasi dibagikan secara merata kepada setiap provinsi karena sebagian besar anggota DPR RI berasal dari daerah pemilihan di Jawa dan Sumatra.

"Kalau dana aspirasi hanya dibagi per kepala, hampir 58% ada di Jawa, sedangkan di Papua hanya 6%. Akibatnya, uang kembali ke Jawa, padahal kalau dilihat, PDB di Pulau Jawa sudah cukup besar," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Senator Bincang Bareng Bersama Blogger di Jakarta, kemarin.

DPR merencanakan pagu anggaran untuk realisasi dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR. Secara total, perkiraan dana tersebut senilai Rp11,2 triliun yang akan diusahakan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. (Nur/Ant/P-4)