Jokowi Ingin Lecut Kabinet

IBARAT ujian, misi utama dari permintaan laporan hasil kerja selama semester pertama dan perencanaan semester berikutnya dari para menteri oleh Presiden Joko Widodo ialah ingin memicu kerja semua anggota Kabinet Kerja lebih keras. Tak semata merombak kabinet.

"Ini kan ujian tengah semester. Kita lihat mana yang paling utama, (yang) terkait dengan memicu kinerja kabinet," ujar Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Ia menyebut tak ada tenggat tertentu dalam penyelesaian evaluasi itu hingga menghasilkan keputusan tertentu. Publik pun belum tentu diberi tahu soal hasil evaluasi itu. Yang penting, menurutnya, Jokowi bisa melihat kementerian mana yang masih mesti dikawal lebih jauh, dan mana yang dipercaya bisa mandiri.

"Tidak semua ujian harus dipublikasikan. Kan ada, yang paling utama bukan mengatakan he's bad, he's good, she's bad she's good. Yang paling utama ialah mengetahui capaian yang diraih selama ini, dan bagaimana mempercepat pencapaian kinerja di masa depan," tukasnya.

Pratikno pun mengaku belum berbincang dengan Jokowi perihal format evaluasi, apakah bakal dalam bentuk rapor nilai berupa warna seperti yang dikatakan Presiden, kemarin, atau tidak. Sektor yang dianggap merah pun tak disebutkannya.

"Saya kurang tahu. Presiden belum menjelaskan mengenai hal tersebut. Namun, yang jelas Presiden sudah menerima seluruh dokumen," ujarnya.

Ketika ditanya soal peluang itu bakal dijadikan dasar pertimbangan adanya perombakan kabinet, Pratikno mengaku belum mengetahui rencana Jokowi selanjutnya.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Presiden sudah menerima laporan kinerja menteri.

"Sudah disampaikan. Sudah diterima dan beliau mempelajarinya," kata Luhut.

Namun, ia tak bisa memastikan bila laporan itu nantinya jadi dasar untuk merombak susunan menteri. Dia menegaskan kondisi di kabinet masih kondusif. Seluruh kementerian telah menyerahkan laporan kinerja November 2014 hingga Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Seluruh berkas laporan telah diterima Presiden, kamis sore.

Evaluasi akan dilakukan berkala. Laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan mendatang merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet untuk melihat sejauh mana program tercapai, dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.

Jangan didesak
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan perombakan kabinet merupakan kewenangan Jokowi. Menurutnya, rencana tersebut tidak perlu didorong oleh siapa pun.

"Siapa saja tidak boleh mendorong-dorong (reshuffle), karena kewenangan itu ada di Presiden," ujarnya.

Ia menilai menteri di bidang ekonomi layak untuk dievaluasi. Pasalnya, perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan drastis.

"Saya katakan menteri ekonomi tidak hanya menko perekonomian, tapi menteri kelautan perikanan, perdagangan, perindustrian, BUMN. Semua menteri itu perlu ditinjau ulang karena kinerjanya sangat tidak bagus sehingga ekonomi kita merosot drastis. Bahkan menuju titik nadir," tandasnya. (Nur/Cah/P-4)