Komitmen Golkar Untungkan Pemerintah

BANYAKNYA partai pendukung pemerintah tidak akan mengganggu kinerja Presiden Joko Widodo.

Apalagi, Golkar selaku partai terbanyak kedua di DPR (91 kursi) sudah menyatakan kesetiaan untuk menyukseskan program Nawa Cita.

"Koalisi gemuk kan tergantung kita," ujar politikus Golkar Roem Kono kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Roem merupakan salah satu anggota tim sukses Ketua Umum terpilih Golkar Setya Novanto di musyawarah nasional luar biasa (munaslub), 13-17 Mei lalu.

Ia menambahkan, Golkar sudah seyogianya bekerja mendukung pemerintah.

Menurutnya, itu merupakan khitah Golkar selaku partai yang mengedepankan kekaryaan.

"Khitah Golkar sebagai partai kekaryaan memang seyogianya bekerja mendukung pemerintah," lanjut dia.

Saat ini, Jokowi-Jusuf Kalla memiliki delapan partai pendukung, dari PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia hingga kemudian PPP dan PAN.

Golkar menjadi partai terakhir setelah di munaslub menyatakan keluar dari KMP.

"Kunci untuk itu semua adalah komunikasi antara pemerintah dan partai-partai pendukung khususnya di DPR. Hal ini sangat diperlukan dalam mengefektifkan dukungan," lanjut Roem.

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, menambahkan, terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar ialah keuntungan bagi pemerintah.

Apalagi partai berlambang pohon beringin itu sudah mendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden pada 2019.

"Kita ketahui bahwa ketua terpilih Setya Novanto mengatakan sejak awal mendukung pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi menikmati terpilihnya Setya Novanto sebab ketua umum bermasalah mudah dijinakkan," kata Syamsudin.

Namun, belum bisa dipastikan Golkar akan dapat jatah menteri. Bila Jokowi memberi Golkar kursi menteri, PAN dan PPP harus kebagian.

"Itu kan tergantung Pak Jokowi, mau membagi jatah kabinet atau tidak. Apakah Jokowi mengambil jatah non-politik atau dari parpol pendukung?" ujar dia.

Gelar Soeharto

Salah satu keputusan Munaslub Golkar ialah mengusahakan Presiden Kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Golkar beralasan Soeharto berjasa buat Indonesia.

Saat menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar menilai ada kriteria yang harus dipenuhi.

"Selama memenuhi kriteria, tentu bisa diberi gelar. Kalau tidak memenuhi kriteria, tidak bisa," kata Kalla di Kantor Wapres, kemarin.

Ia menambahkan, selain Soeharto, Abdurrahman Wahid juga tengah dipertimbangkan masuk daftar pahlawan nasional.

Nama Gus Dur telah diusulkan dan dipertimbangkan tim penilai yang berwenang memberi gelar pahlawan nasional.

"Pak Harto dan Gus Dur memang tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi, yang penting sesuai dengan kriteria atau tidak. Saya tidak tahu detailnya macam mana. Tapi ada kriteria tertentu yang dipegang panitia itu," pungkasnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang juga kader Golkar menyambut baik upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Untuk pemberian (label) pahlawan, saya kira tidak ada masalah. Itu harus kita hargai," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin. (Gol/Deo/Nov/MTVN/P-5)