Kebebasan Berdemokrasi di Kampus Ikut Terancam

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakulutas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran mendadak kecewa lantaran acara diskusi yang telah mereka persiapkan dengan matang mendapatkan pelarangan untuk bisa dilaksanakan.

Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Aksi Strategis BEM FISIP Unpad Ariq Andermesa mengungkapkan acara diskusi ilmiah yang bertujuan mengkaji paham Marxisme dan perkembangannya dalam ilmu sosial-humaniora tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pihak Dekanat FISIP Unpad.

Namun, pihak rektorat kampus memutuskan untuk melarang kegiatan tersebut karena mengkhawatirkan akan adanya konfrontasi dari elemen organisasi masyarakat (ormas) luar kampus yang mengintervensi dan mengerahkan massa.

Lebih lanjut Ariq menuturkan, sehari sebelumnya, ia dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai kepala kesatuan intel polisi.

Orang tersebut bertanya mengenai isi dan target peserta dari acara diksusi tersebut.

"Orang itu mengingatkan ditakutkan akan ada elemen-elemen dari luar yang memakai kesempatan itu untuk mengembangkan agenda tertentu," tutur Ariq.

Ia menegaskan pembatalan tersebut merupakan tamparan bagi demokrasi dan kebebasan akademik di kampus.

"Katanya otonom, tetapi tetap terdapat penjelmaan kekuasaan yang mampu merobohkan benteng terakhir demokrasi di dalam kampus, yaitu kebebasan akademik," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Syarikat Indonesia Ahmad Murtajib berharap pemerintah memfasilitasi rekonsiliasi nasional, termasuk dengan korban peristiwa 1965.

Menurut Murtajib, momen Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional.