KMP Masih Ada Secara Personal

BERGABUNGNYA Partai Golkar secara resmi ke barisan pendukung Pemerintah membuat Koalisi Merah Putih (KMP) secara institusi sudah tidak ada. Namun, hubungan personal antarfigur-figur sentralnya masih terjalin. Koalisi pemerintah pun diprediksi tak efektif.

Meskipun belum adalagi pertemuan KMP secara resmi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Umum PPP versi Munas Jakarta Djan Faridz masih terus berkomunikasi.

"Secara personal masih berhubungan semua," kata dia, di ruang Fraksi Partai Gerindra, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5).

Muzani, yang juga Ketua F-Partai Gerindra, meyakini bahwa koalisi gemuk pendukung Pemerintah di Parlemen ini akan mengulangi situasi koalisi partai pendukung Pemerintah di periode kedua SBY.

Sederhananya, partai pasti memiliki kepentingan masing-masing untuk bisa berbeda dan dilihat publik. Selian itu, partai akan mulai memikirkan dirinya sendiri setahun jelang Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 2019.

"Harusnya makin banyak dukungan makin bagus memang. Tapi kelak Pemeirntah akan lebih sibuk mengurusi pendukungnya saja. Kolaisi ini tidak akan efektif," ia memprediksi.

Wakil Ketua F-Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa menambahkan, makin bergabungnya beberapa partai yang tadinya di KMP secara umum menunjukkan manutnya partai-partai itu terhadap intervensi Pemerintah terhadap Parpol. Itu dilakukan lewat memainkan kewenangan pengesahan kepengurusan.

Hal yang sama ia maklumi terjadi pada Partai Golkar yang lebih ingin partainya utuh ketimbang terus diganggu. Itu tercermin dari sejumlah isyarat Aburizal dalam beberapa pidato politiknya.

"(Bergabungnya) Golkar ini pilihan taktis saja. KMP dibentuk kan karena kondisi waktu itu (pasca-pilpres). Kami sadari kalau bermain politik tak bisa tanpa pikirkan partai lain," kata Desmon.

Karenanya, Muzani menghormati pilihan politik Partai Golkar itu. Namun, ia menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap tidak akan bergabung dengan Pemerintah, dan tetap berdiri di sisi oposisi.

"Kami akan tetap meneguhkan sebagai kekuatan oposisi untuk mengontrol jalannya Pemerintahan Jokowi-JK. Sebaik apapun pemerintah harus dikontrol, dan kami akan jadi pengontrol," cetus dia.

Tak sekedar bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan bahwa pihaknya bakal mendukung pencalonan kembali Jokowi di 2019.

"Sepanjang rakyat dukung Jokowi untuk menjadi Presiden di 2019, maka saya, selaku Ketua Umum Partai Golkar, bukan hanya mendukung, saya akan bela dan dukung Jokowi di 2019. Dan saya yakin rakyat akan dukung," ucap dia. (OL-2)