Fraksi Hanura juga Tolak Dana Aspirasi

USULAN dana program pengembangan daerah pemilihan (P2DP) atau yang sering disebut dana aspirasi kini kian mendapat penolakan dari fraksi di DPR.

Setelah Fraksi NasDem tegas menolak, Fraksi Hanura, kemarin, juga resmi menyatakan menolak dana aspirasi tersebut.

Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon menegaskan Fraksi Hanura menolak dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR dan lebih memilih untuk fokus mengawal program pemerintah yang belum maksimal, antara lain mengenai perlambatan ekonomi, penurunan nilai tukar, serta harga sembako yang melambung tinggi.

"Ini dirasa jauh lebih penting untuk segera dicarikan solusinya daripada menggugat dana aspirasi," ujarnya di ruang Fraksi Hanura, Gedung DPR, Jakarta.

Fraksi Hanura menilai dana aspirasi belum mendesak pelaksanaannya dan belum memiliki landasan hukum yang kuat. "Dana aspirasi bukan program prioritas karena selama ini sudah ada dana reses dan kunjungan dapil," terang dia.

Nurdin pun menyampaikan pihaknya tidak mau membebani negara dengan dana yang pelaksanaannya mungkin tidak tepat sasaran.

Selain itu, pembangunan daerah selama ini merupakan tugas eksekutif.

Terkait dengan dana aspirasi yang dikatakan memiliki landasan dalam UU MD3, Fraksi Hanura akan mengusulkan revisi.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon pun menyatakan daripada mengusulkan dana aspirasi, anggota dewan lebih baik memastikan aspirasi masyarakat masuk ke dalam musrenbang.

"Harusnya pastikan masuk musrenbang dan dianggarkan untuk alokasi daerah pemilihannya. Enggak usah pakai dana aspirasi," tuturnya. (Nur/P-20