Masyarakat Sipil Harus Ikut Garap Desa

MEMBANGUN Indonesia dari desa bukan monopoli Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kelompok masyarakat sipil bisa ikut menyumbang solusi ketertinggalan perkampungan dalam pembangunan. Karena Pemerintah tak bisa bekerja sendirian.

Pesan itu mengemuka dalam pertemuan Ketua DPD Irman Gusman dengan jajaran pimpinan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM), di ruang pimpinan DPD, Jakarta, Rabu (18/5).

"Kami datang dari bawah, maka (program) dimulai dari desa. Kami ingin hadir jadi salah satu problem solver, bukan jadi bagian masalah, apalagi pencipta masalah," ujar Ketua PIM Din Syamsuddin.

Ia menjelaskan, sejumlah program andalan digagas pihaknya yang memang berfokus membangun desa. Pertama, program Desa Cerdas atau smart village. Fokusnya, peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap isu-isu yang terkait kebijakan Pemerintah. Dengan program ini diharapkan warga terbuka untuk menyumbang suara dalam pengawasan kebijakan.

Kedua, program Desa Maju Mandiri Energi. Koordinator program tersebut, Akhmaloka, menjelaskan, belum semua desa menikmati listrik. Lantaran itu, pihaknya memulai proyek percontohan pembangunan pembangkit listrik piko atau mikro hidro, di desa di wilayah Garut Selatan, Jawa Barat. Pembangkit ini memanfaatkan air terjun.

Diperkirakan, itu bisa menerangi sekitar 100 rumah dengan daya masing-masing sekitar 100 watt. Anggaran untuk pembuatannya ialah sekitar Rp 100 juta. Tak cuma sistem PLTA, pihaknya juga bakal menggarap sumber listrik dari biogas.

"Belum semua desa menikmati energi Sumber Daya Alam," kata Akhamloka, mantan Rektor ITB itu.

Ketiga, program Rumah Aladin (atap, lantai, dinding). Targetnya, PIM akan membangun sejuta rumah sederhana berbujet Rp 11 juta per unit itu. Proyek percontohannya ada di Gunung Kidul (Jogjakarta), Bogor Selatan, dan beberapa daerah di luar Jawa.

Wakil Ketua PIM Siti Zuhro mengakui soal adanya sejumlah sektor yang bersentuhan dengan tugas Pemerintah. Pihaknya pun siap bekerjasama dengan, terutama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dengan DPD RI. Tentang pendanaannya, PIM disebut mendapat suntikan dari para anggotanya secara sukarela.

Din pun menegaskan bahwa PIM, yang kini berstatus organisasi kemasyarakatan, tidak bakal menjadi Partai Politik. Ia pun menjamin sikapnya itu konsisten. "Kita tidak diniatkn untuk menjadi partai politik. Ini organisasi kultural," cetus bekas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Di tempat yang sama, Irman Gusman berkomitmen untuk bekerjasama, salah satunya, dengan PIM melalui penggunaan fasilitas gedung DPD di sejumlah daerah. Baginya, gerakan masyarakat semacam ini ialah bentuk nyata insiatif rakyat untuk memberdayakan dirinya sendiri sekaligus membantu upaya keras Pemerintah. Dan desa adalah tempat yang tepat untuk memulai itu.

"Kepercayaan terhadap institusi negara merosot. Itu fakta. Parpol, penegak hukum, misalnya. Dengan gerakan ini barangkali bisa mengembalikan lagi kepercayaan ini," ucap Irman.

Jajaran dewan nasional PIM sendiri berisi 45 intelektual nasional. Tak hanya itu, PIM juga memiliki 17 Dewan Daerah, dan 45 Dewan Wilayah. Sebelum ini, PIM sudah melakukan pertemuan dengan MPR. (OL-2)