Golkar belum Pasti Masuk Kabinet

MESKIPUN Setya Novanto menjadi ketua umum dan Partai Golkar juga telah memutuskan hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP), belum ada kepastian kader partai beringin itu masuk Kabinet Kerja.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan apakah Golkar kelak bergabung dengan pemerintahan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. "Presiden telah menyampaikan hal itu di Korea Selatan. Jadi, belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Berakhirnya Munaslub Partai Golkar di Bali kemarin yang menghasilkan keputusan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum, lanjut Pramono, baru menjadi sinyalemen semakin mudahnya komunikasi politik parlemen dengan pemerintah.

"Apalagi Ketua DPR berasal dari Golkar. Itu memudahkan kami mengomunikasikan program pemerintah. Konfigurasi politik sedikit berbeda, jalannya roda pemerintahan menjadi lebih stabil," ujar Pramono. Dari Seoul, Korea Selatan, Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati terpilihnya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019. Menurut Presiden, siapa pun ketua umum yang terpilih, itu pilihan para kader yang memiliki hak suara. "Kita hormati pilihan yang sudah mereka lakukan.

"Ketika menanggapi apakah Presiden akan meng akomodasi kader Golkar ke dalam kabinet, Jokowi menjawab, "Belum sampai ke sana, belum bicara.

"Novanto pun enggan berpanjang kata soal posisi menteri dalam Kabinet Kerja. "Saya pikir itu terserah Presiden. Saya berjanji Golkar akan berada di garda terdepan dalam mengawal program pemerintah."

Kader senior Golkar Yorrys Raweyai menambahkan hal tersebut merupakan wewenang Jokowi. "Mana tahu kami yang begitu-begituan."

Parlemen stabil

Dalam pandangan Ketua Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, langkah Golkar mendukung pemerintah semakin memuluskan jalannya mesin pemerintahan Jokowi-JK. "Secara politik tentu memperkuat pemerintahan karena segala kebijakan yang digulirkan di DPR tidak akan mendapat halangan. Dengan 91 kursi, Golkar dapat menstabilkan parlemen dan lepas dari guncangan KMP. Tetapi Jokowi tidak serta-merta merealisasikan dukungan Golkar dengan posisi menteri. Jokowi tidak wajib memberi jatah kursi di kabinet kepada Golkar.

"Sekjen Partai Hanura Berliana Kartakusuma mengakui bertambahnya partai penyokong pemerintah tidak banyak berarti tanpa jalinan koordinasi di antara keduanya. "Berbeda (suara) tidak apa-apa, yang penting ada komunikasi antara pemerintah dan parpol sehingga menepis kebuntuan. Golkar diharapkan bisa mencairkan hambatan komunikasi, karena setiap program membutuhkan anggaran yang haknya ada di DPR sebagai perpanjangan tangan parpol.

"Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai keputusan Golkar sungguh positif karena semakin memperkuat program Nawa Cita. "Penyusunan APBN, undang-undang, dan fungsi pengawasan lain bisa terprogram dengan baik. Soal reshuffle, itu urusan Presiden." (Nav/Nyu/Kim/Ant/OL/X-4)