Angka Korupsi Birokrasi masih Tinggi

PERINGKAT Indonesia dalam tata kelola pemerintahan global selama 2014 dinilai oleh Bank Dunia masih tergolong rendah. Hal itu disampaikan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI Letjen Syafril Mahyudin mewakili Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam kuliah umum bertajuk Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perubahan Bangsa, di Auditorium Gedung M, FISIP UI, Depok, kemarin.

"Indikator Indonesia kalau dilihat dari tata kelola pemerintahan global, keterwakilan dan akuntabilitas 48%, stabilitas politik dan rendahnya tingkat kekerasan 28%, efektivitas pemerintahan 45%, kualitas peraturan 46%, aturan hukum 36%, dan pengendalian korupsi 31%" jelas Syafril.

Sementara itu, angka korupsi dalam birokrasi publik juga masih tinggi. Itu terbukti dari Indeks Persepsi Korupsi Global 2014 yang hanya mengalami peningkatan kecil dari tahun 2013, yakni dari angka 30 menjadi 32.

"Skor Indonesia tersebut masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun para analis negara. Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 175 negara yang disurvei. Usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan tata kelola pemerintahan dan perubahan bangsa masih menghadapi tantangan berat," ujarnya.

Menurutnya, seluruh pihak harus bertransformasi untuk membuat tata kelola pemerintahan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Terlebih, berdasarkan riset McKinsey Global Institute, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh secara global pada 2030. "Pada masa itu, Indonesia akan mengalami bonus demografi.

"Bonus demografi yang dimaksud ialah mayoritas penduduk suatu negara rata-rata berusia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Penduduk usia produktif itu berpotensi untuk menumbuhkan perekonomian negara.

"Yang dilakukan ialah transformasi paradigma, kepemimpinan, dan tata kelola. Itu berarti, dalam situasi ekstrem, bangsa Indonesia harus mentransformasikan pola pikir dari linear ke lateral. Begitu juga dengan kepemimpinan harus menginspirasi dan punya nilai moralitas yang baik," papar Syafril.

Selanjutnya, transformasi tata kelola dilakukan dengan mereformasi birokrasi sehingga menjadi bersih dan melayani masyarakat. "Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dengan eksekutif dan yudikatif," tukasnya. (Nov/P-3)