Sikap Fraksi di DPR Terbelah

SIKAP fraksi-fraksi di DPR terbelah dalam menyikapi dana Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang dikenal dengan nama dana aspirasi. Baru Fraksi NasDem yang menolak, lainnya mendukung dan ada yang masih pikir-pikir.

Menurut anggota Fraksi NasDem Patrice Rio Capella, salah satu alasan penolakan dana aspirasi didasarkan pada salahnya pendekatan yang ada. Dana aspirasi yang tengah diajukan oleh DPR saat ini berdasarkan pendekatan banyaknya jumlah anggota. Hal tersebut dipandang Rio tidaklah tepat.

"Kalau kita bicara membangun maka bicara tentang wilayah, seperti Sumatra dan Indonesia wilayah timur yang lebih membutuhkan ketimbang Jakarta. Jakarta ini (punya) 23 anggota DPR, sedangkan Maluku Utara hanya tiga anggota DPR. Papua yang memiliki 29 kabupaten/kota hanya memiliki 10 anggota DPR. Kalau 10 dikali Rp20 miliar, hanya mendapatkan Rp200 miliar. Anda tahu berapa beda harga material di Jakarta dan di Papua?" tegas Rio.

Sikap yang sama juga disampaikan Fraksi Hanura. Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani menilai dana aspirasi sebagai program yang baik, tapi usulan itu belum dikaji dengan baik sehingga menghasilkan polemik tersendiri.

"Akan lebih bijak kiranya apabila perdebatan ini dihentikan dan programnya tidak dilanjutkan," kata anggota Komisi V DPR itu.

Dia dapat memahami semangat anggota DPR yang mengusulkan dana aspirasi. Akan tetapi, tak serta-merta dana aspirasi harus diloloskan karena masih ada persoalan dasar hukum dari penggunaan dana aspirasi itu.

Sikap masih pikir-pikir ditunjukkan oleh Fraksi Demokrat. Menurut anggota Fraksi Demokrat Syarifuddin Hasan, pihaknya belum mendukung usulan dana aspirasi karena masih mempertimbangkan beberapa hal.

"Ini tergantung ketegasan dari pemerintah, siapa yang mau bertanggung jawab," ujarnya.

Ia mengatakan dana aspirasi merupakan ranah pemerintah. Jadi jika dana aspirasi tersebut dikelola oleh anggota DPR, Fraksi Demokrat tidak setuju.

Di tempat terpisah, sikap yang sama juga disampaikan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Republik Indonesia (GDRI). Salah satu peserta GDRI, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi, menyatakan penerapan dana aspirasi dicurigai hanya akan dinikmati oleh pihak yang dekat dengan anggota dewan. Efek panjangnya, akan terjadi konflik horizontal di daerah.

"Yang dapat jatah dana paling besar tergantung kekuat-an lobi daerah tersebut dengan anggota dewan," cetus Sri Palupi.

Makan tulang kawan
Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan rekan-rekannya di DPR jangan berpolitik 'makan tulang kawan' dalam menyatakan pendapat soal dana aspirasi.

"Jangan berpolitik 'makan tulang kawan' untuk mengambil keuntungan sendiri," kata Taufik yang juga Ketua Tim UP2DP itu di Jakarta, kemarin.

Politikus dari PAN itu menjelaskan berpolitik 'makan tulang kawan' yang dimaksudkan ialah menyatakan sikap dan pendapat bertolak belakang dari yang telah disampaikan semula.

Menurut dia, tidak ada paksaan untuk menggunakan dana aspirasi. Jika memang ada anggota yang tidak mau memanfaatkan dana itu bagi konstituennya, dipersilakan untuk tidak menggunakan haknya dan uang itu akan dikembalikan ke negara. (*/P-1)