Jangan Ada Intervensi Pemerintah

BAKAL Calon Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso menekankan jangan sampai ada intervensi pemerintah dalam penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Hal itu ia utarakan dalam menanggapi adanya isu mengenai keberpihakan pemerintah kepada bakal caketum Golkar yang akan berkontestasi dalam Munaslub pada 15-17 Mei di Bali.

"Saya tidak ikhlas kalau ada tangan kekuasaan ikut dalam Munaslub. Satu pihak ada yang mengatasnamakan Istana Presiden, pihak satunya seolah mengatasnamakan Istana Wapres," ujarnya, Rabu (11/5).

Adanya isu keberpihakan tersebut, kata Priyo, akan membuat pimpinan daerah Golkar tergiring. Menurutnya, hal tersebut tidak baik di saat Partai Golkar ingin berbenah dan memulai tradisi baru yang demokratis dalam pemilihan ketua umum yang baru. "Kasian pimpinan Golkar di daerah digiring kesana kemari," ucapnya.

Ia pun menyampaikan jika terpilih sebagai ketua umum, maka ia akan membawa perahu Golkar untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, ia menyayangkan pemberitaan adanya keberpihakan pemerintah terhadap salah satu bakal caketum membuat dirinya dan bakal caketum lainnya merasa tidak nyaman.

"Mohon itu untuk bisa dihentikan. Kan bakal caketum ada delapan, bukan hanya satu atau dua orang saja. Biarkan Golkar berbenah dengan caranya," tegasnya. Ia mengatakan dirinya dan bakal caketum lainnya bertekad untuk mengawal penyelenggaraan Munaslub Golkar dengan baik, demokratis dan bersih. "Jangan sampai ada intervensi pemerintah," tandasnya.

Ada delapan bakal caketum yang telah disahkan oleh panitia. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Airlangga Hartarto, Syahrul Yasin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo. (OL-2)