Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia menetapkan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Penetapan itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, kemarin, setelah tindakan kriminal itu marak belakangan ini.
"Karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa dan juga sikap dan tindakan pemerintah juga harus luar biasa," tegas Presiden.
Jokowi menambahkan pemerintah sedang menyiapkan hukuman yang lebih berat untuk mencegah tindak kriminal tersebut.
Presiden mengatakan telah mengarahkan Kemenkum dan HAM, Polri, serta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti proses jenis hukuman yang tepat secara cepat.
"Perppunya baru diproses, undang-undangnya nanti juga akan kita ajukan revisi, tetapi yang paling penting bahwa penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden, kemarin digelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dalam kaitan itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam aturan itu terdapat substansi penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
Rapat koordinasi itu dipimpin Menko PMK Puan Maharani dan dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, para pejabat eselon satu, dan dokter spesialis kesehatan jiwa.
"Sesuai hasil rapat, semua kementerian/lembaga sepakat untuk memberikan pemberatan hukuman maksimal kepada pelaku pemerkosaan dan pencabulan. Selanjutnya pelaku akan diberi hukuman sosial sebagai efek jera dan menjadi contoh buruk kepada calon pelaku lainnya," ujar Puan, kemarin.
Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan keputusan rapat baru sampai pada pemberatan maksimum terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan dan pencabulan terutama kepada anak-anak.
Pembahasan mengenai pengebirian kimia, ujarnya, telah disampaikan Menteri Kesehatan bahwa ada faktor-faktor negatif dan belum dapat diputuskan dalam rakor.
Sebelumnya, tujuh dari 12 pelaku pemerkosa Yy, 14, seorang siswi SMPN 5 warga Dusun Lima, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, kemarin, divonis 10 tahun penjara dan melakukan kerja sosial selama 6 bulan. Ketujuh terpidana kasus itu ialah Al, 17, De, 18, Da, 17, Ek, 16, Fs, 18, Su, 18, dan So, 16.
Ketua majelis hakim Herny Farida, saat membacakan putusan vonis, mengatakan ketujuh pelaku terbukti sah dan meyakinkan bersalah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain serta membiarkan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal.
Saat menanggapi hal itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menilai vonis terhadap tujuh pelaku pemerkosa Yy berupa penjara 10 tahun belum memenuhi rasa keadilan.
Selain Yy, nasib serupa juga dialami Mis. Bocah perempuan berusia 10 tahun itu diculik, diperkosa, dan dibunuh dua pria dewasa di perkebunan karet di Desa Sumber Marga, Kecamatan Way Jepara, Lampung. Kasus Mis hingga kemarin dilaporkan masih dalam penyelidikan polisi. (Try/MY/Mus/Ant/X-7)
astri@mediaindonesia.com
Sadewo mengungkapkan, dari 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada, baru 11 yang mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi.
Pasien korban keracunan massal mendapatkan perawatan di Posko Penanganan, Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau melakukan moratorium program MBG.
MENU pada Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyebabkan ratusan siswa di SMP Negeri 35 Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) mengalami keracunan massal.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengomentari kasus keracunan massal yang berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved