Presiden tidak Campuri Golkar

ISU mengenai keterlibatan pemerintah dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar telah dibantah langsung oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, kalangan Istana, dan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara (OC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Yorrys Raweyai.

Namun, pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari menilai preferensi pemerintah sedikit banyak akan memengaruhi pemenangan seorang calon. Qodari meyakini arah dukungan pemerintah tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Bantahan tentang keterlibatan pemerintah disampaikan Yorrys saat melaporkan perkembangan penyelenggaraan munaslub bersama Ketua OC Zainudin Amali di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

"Kalau Pak Ade Komarudin, Indra Bambang Utoyo, dan lainnya disebut sudah ketemu Presiden, tapi beliau (Presiden) netral. Semua mencari dukungan itu biasa. Kenapa tidak? Kan komunikasi dengan Presiden," kata Yorrys.

Ia pun yakin kader-kader Golkar di pemerintahan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Luhut mustahil mengatur jalannya munaslub. Itu disebabkan Golkar memiliki mekanisme internal melalui DPP dan DPD selaku pemegang hak suara. "Beliau tak punya hak pilih," jelas Yorrys.

Di sisi lain, Luhut membenarkan ada beberapa pengurus DPD mendatanginya untuk menanyakan sikap pemerintah. Ia menegaskan pemerintah mendukung munaslub, tetapi tidak berpihak pada calon ketua umum tertentu. "Enggak ada dukung-mendukung (calon)," tukasnya.

Kendati begitu, Luhut mengakui ia dekat dengan salah satu bakal calon, yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. "Bahwa Novanto baik sama saya, itu iya. Kalau saya suka Novanto, boleh saja. Kan enggak salah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan pemerintah tidak ikut mencampuri urusan internal Golkar. "Presiden menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang ada di Golkar dalam memilih ketua umum," cetus Johan.

Turut berpengaruh
Pengamat politik M Qodari berpendapat sebaliknya. Selain faktor Aburizal Bakrie dan kekuatan dari calon sendiri, arah dukungan pemerintah turut berpengaruh dalam kemenangan bakal calon menuju kursi Golkar 1.

"Tentu aspek ini sulit dikonfirmasi. Makanya terjadi proses klaim-mengklaim. Nanti tinggal pengurus daerah saja yang harus pintar membaca sinyal, calon mana yang lebih diterima pemerintah," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian mengatakan pihaknya terus mengawasi pergerakan bakal calon ketua umum yang akan berkontestasi dalam munaslub di Bali, 15-17 Mei mendatang.

"Boleh (berkomunikasi dan bertemu) di zona kampanye. Namun, setelah kampanye tidak boleh," terangnya. Delapan bakal calon saat ini tengah melakukan sosialisasi dan kampanye di Medan, Sumatra Utara.(Nur/Ind/OL/Ant/P-5)