Pemerintah Ikut Andil di Bursa Golkar 1

MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 15-17 Mei di Bali diprediksi sebagai ajang konsolidasi politik jelang Pemilu 2019 mendatang.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, meski delapan nama calon berpeluang menjadi ketua umum, terpilihnya ketua umum Golkar tidak akan lepas dari campur tangan pemerintah.

Pasalnya, munaslub itu juga menjadi penentu arah politik pada Pemilu 2019, yakni kepentingan Presiden Joko Widodo yang akan kembali maju menjadi calon presiden.

Pada diskusi Jalan Panjang Rekonsiliasi Golkar di Jakarta, kemarin, Hendri menyebut dua calon ketua umum yang amat mungkin besar disukai Presiden Jokowi ialah Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi DPR Golkar Setya Novanto.

Untuk Setya, Hendri menyebut selain mantan Ketua DPR mempunyai sumber dana yang melimpah, sisi lain yang membuat pihak Istana condong memilihnya karena Setya lebih mudah dikontrol dengan berbagai kasus yang membayanginya di antaranya kasus 'papa minta saham', sedangkan Ade disukai karena kepribadiannya yang santun dan dikenal bersih.

Hendri mengatakan kepentingan utama pemerintah terhadap ketua umum terpilih nantinya ialah mampu membawa Golkar bahu-membahu bersama PDIP untuk mengusungnya dalam Pemilu 2019. "Bila mampu menyolidkan PDIP dan Golkar dalam satu gerbong, hampir pasti (Jokowi) terpilih lagi," jelasnya.

Di tempat yang sama, calon Ketua Umum Golkar Aziz Syamsudin mengungkapkan, jika seluruh calon ketua umum telah bersepakat untuk melakukan rekonsiliasi vertikal, yakni mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sesuai dengan keputusan rapimnas.

Untuk itu momentum rekonsiliasi dalam munaslub nantinya ialah bentuk penguatan seluruh kandidat untuk berkomitmen mendukung pemerintahan, baik yang terpilih menjadi ketum maupun tidak.

"Momentum rekonsiliasi ialah bentuk penguatan bagi seluruh kandidat untuk berkomitmen mendukung pemeritahan," tegas Aziz.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menambahkan PDIP sebagai partai penguasa berharap sinergi dengan partai lain berjalan dengan baik, termasuk Partai Golkar.

Sinergi tersebut diperlukan untuk memuluskan agenda politik pemerintahan di parlemen. Meski demikian, Masinton menekankan bahwa PDIP tidak pernah mencampuri proses politik di internal Golkar.

Beban moral
Novanto dinilai memiliki beban moral dalam memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar. Koordinator Barisan Pemuda Mahasiswa NTT Guche Montero mengatakan bahwa Setya Novanto merupakan salah satu politikus dengan rekam jejak yang tidak bersih dari sisi politik dan hukum.

Terakhir rekam jejak hitam mantan Ketua DPR itu ialah ketika tersandung kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

"Keterlibatan Novanto dalam skandal PT Freeport tidak hanya memperburuk citra DPR, tetapi juga partai Golkar. Peristiwa permintaan saham serta pencatutan nama Presiden menandai runtuhnya harga diri dan moral pejabat publik," kata Guche.(Pol/P-2)