Golkar Tetapkan Enam Calon Ketua Umum

PANITIA Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah menetapkan enam bakal calon ketua umum Golkar dari delapan kandidat yang telah mendaftarkan diri.

Namun, penetapan para bakal caketum tersebut bukan berarti mereka akan otomatis bisa bertarung dalam forum Munaslub yang akan digelar pada 15-17 Mei di Bali.

"Pengesahan ini bukan pengesahan otomatis. Bisa saja dalam perjalanannya, mungkin ada yang mundur, mungkin ada yang kena kode etik. Maka akan ada verifikasi lanjutan. Jadi, itu (para bakal caketum) belum otomatis ikut dalam forum Munaslub nanti," terang Ketua Panitia Pengarah Nurdin Halid usai rapat panitia pengarah, di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Jumat (6/5).

Adapun delapan bakal caketum yang mendaftarkan diri adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Airlangga Hartarto, Syahrul Yasin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo. Dari delapan nama tersebut, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo belum disahkan lantaran masih ada persyaratan yang masih kurang.

Nurdin juga membacakan laporan harta kekayaan dari enam bakal caketum yang telah disahkan. Ade Komarudin sebesar Rp20 miliar, Airlangga Hartarto sebesar Rp46,39 miliar, Aziz Syamsuddin sebesar Rp58,93 miliar dan US$24.999, Mahyudin sebesar Rp10,61 miliar, Priyo Budi Santoso sebesar Rp17,53 miliar dan US$77,437, Setya Novanto sebesar Rp114,76 miliar dan US$49.150.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian. Ia menegaskan meskipun para bakal caketum sudah disahkan bukan berarti mereka bisa maju sampai tahap pemilihan calon ketua umum.

Pasalnya, dalam proses perjalanan Munaslub bisa saja ada pelanggaran kode etik yang dilakukan mereka yang bisa berujung pada diskualifikasi pencalonan. Komite etik akan mulai bekerja Sabtu (7/5).

Lawrence menjelaskan komite etik akan bekerja berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat dan temuan langsung tim komite etik sendiri. Adapun temuan yang akan diproses berkaitan dengan politik uang dan laporan-laporan yang sifatnya punya kekuatan hukum kuat untuk dimasukkan dalam PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela).

Temuan tersebut harus disertakan bukti dan saksi yang selanjutnya akan diproses melalui Majelis Kode Etik. Ada tiga sanksi yang akan diberikan mulai sanksi ringan hingga berat jika temuan tersebut terbukti.

Adapun sanksi ringan yang diberikan bagi bakal caketum berupa surat peringatan, sanksi sedang berupa tidak boleh melakukan sesuatu seperti ikut kampanye, dan sanksi berat berupa diskualifikasi pencalonan.

Lawrence meyakini laporan atau temuan tersebut tidak akan dijadikan sebagai alat untuk menjegal bakal caketum satu sama lain. Pasalnya, pihaknya akan meneliti secara seksama dan memutuskan secara adil. "Kita ngga akan jegal siapapun," tegasnya. (OL-2)