Budaya Setor Untuk Jadi Pemimpin Organisasi tidak Lazim

KETUA DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa budaya setor uang untuk menjadi seorang pemimpin organisasi tidak lah lazim. Ia pun menyebut kebijakan tersebut sama saja dengan melegalkan budaya uang dan transaksional.

Untuk diketahui, rapat pleno DPP Golkar sebelumnya menyepakati bahwa bakal caketum Golkar dikenakan uang pendaftaran sebesar Rp1 miliar. Terkait hal itu, Steering Committee (SC) berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut setoran tersebut merupakan bentuk politik uang yang nyata.

Pernyataan KPK tersebut pun disambut baik olehnya yang memang sedari awal tidak setuju dengan kebijakan tersebut. "Munas sebagai penyelesaian konflik harus dijadikan momentum untuk mengkoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya," terangnya, Kamis (5/5).

Ia menambahkan bahwa keinginan sejak awal Munaslub tersebut digagas sebagai pertarungan para calon Ketua Umum dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.

Selain itu, lanjutnya, budaya setor menyetor untuk menjadi seorang pemimpin partai politik tidak lazim. Pasalnya, kata dia, politik merupakan pengabdian dan perjuangan. "Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang disuruh setor atau bayar?" ujarnya.

Ia pun mengkhawatirkan apabila kebijakan tersebut dibiarkan, maka itu akan terus menjadi preseden dan diterapkan pada periode berikutnya. Juga berlanjut sampai tingkat di bawahnya mulai DPP hingga Kecamatan dan Desa.

"Dalam jangka panjang, maka Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, memiliki kecerdasan secara konseptual, serta punya kemampuan artikulasi dan membangun jaringan, karena akan selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang," tandasnya. (OL-4)