Tim Pembebasan 4 WNI di Bawah Menko Polhukam

PEMERINTAH menyiapkan tim negosiator pembebasan empat WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk memperkuat kerja sama dalam membebaskan empat anak buah kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi yang disandera sejak 15 April lalu.

“Kita pantau terus perkembangan, dalam arti kita tahu mereka ada di mana, di kelompok mana. Informasi itu kita sudah lengkap dan kemarin sudah diperkuat lagi koordinasi,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Retno mengakui sudah menyiapkan beberapa skenario tergantung situasi yang berkembang di lapangan. Ia berharap bisa mengulang keberhasilan seperti 10 WNI yang telah bebas dan pulang ke Indonesia beberapa hari yang lalu.

“Situasi dinamis harus direspons dengan pendekatan yang dinamis juga. Kalau ditanya akan gimana itu, ya tergantung kondisi di lapangan,” tandasnya.

Mengenai pertemuan pada 5 Mei mendatang antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang akan diikuti oleh menteri luar negeri tiga negara, Panglima TNI, Panglima Malaysia dan Filipina, Retno menyebutkan telah dilakukan pembahasan teknis mengenai hasil pertemuan.

“Negosiasi terakhir hasil pertemuan akan dilakukan besok (hari ini). Itu tim teknis kita akan melanjutkan negosiasi sehingga pada saat pertemuan tadi ada hasil yang konkret dari pertemuan. Rencana pertemuannya di Yogyakarta, dengan agenda khusus peningkatan keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya,” pungkasnya.

Keempat sandera yang merupakan anak buah kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi itu disergap kelompok Abu Sayyaf dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Pihak keamanan Malaysia berhasil menyelamatkan enam ABK lain saat tugboat Henry dibajak.

Di tempat terpisah, Menko Polhukam menyatakan pemerintah fokus membebaskan empat WNI lagi yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

“Kami sudah merapatkan lagi di Jakarta. Sudah dievaluasi juga. Kami berharap penanganannya bisa lebih baik,” katanya seusai menghadiri Halaqah Fiqih Antiterorisme di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengakui permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan ABK berkebangsaan Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf tidak sederhana.

Saat disinggung mengenai pembahasan uang tebusan untuk membebaskan keempat san-dera, Luhut menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai uang tebusan untuk pembebasan sandera.

Diplomasi kompleks
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan pemerintah berusaha untuk kembali mengulang kesuksesan dari hasil diplomasi total yang dilakukan.

Namun, perihal bagaimana caranya, Johan mengatakan Kementerian Luar Negeri-lah yang tahu persis akan hal itu.

“Diplomasi yang kemarin disebut Menlu sebagai diplomasi kompleks dan total, siapa yang dilibatkan saya tidak tahu. Bisa saja (negosiatornya) berbeda, tergantung situasi di lapangan,” ujar Johan di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan pernyataan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa pembebasan 10 WNI karena dibayar, Johan Budi menilainya bukan serangan.

“Itu sebagai kritik dan masukan dari seorang tokoh bangsa,” ujarnya.

Dia memastikan pembebasan 10 sandera murni menggunakan jalur diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Bahkan, pihak nonpemerintah juga turut andil dalam proses kepulangan 10 WNI tersebut.

“Enggak benar, termasuk pemerintah tidak membayar sepersen pun. Bahwa kita pure menggunakan jalur diplomasi. Tentu ini harus berkoordinasi dengan Filipina. Keterlibatan pihak-pihak informal di Indonesia maupun Filipina itu juga,” tutur mantan Plt Pimpinan KPK itu. (Nov/HT/X-6)