Golkar Siap Turuti KPK soal Iuran Wajib Caketum

APA pun yang diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal status iuran wajib bagi bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin itu siap mematuhinya. Termasuk membatalkan syarat itu jika memang dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, suara di internal masih ada perbedaan.

"Kita ikutin KPK. Apa yang disampaikan ke kami, kita ikutin, karena itu aturan. Ada aturan internal, ada aturan negara. Itu semua harus diikuti," kata Wakil Ketua Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Lawrence Siburian, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (3/5).

Itu dikatakannya terkait dengan pernyataan salah satu pimpinan KPK yang menyebut bahwa sumbangan wajib di Munaslub itu sebagai bentuk politik uang.

Lawrence melanjutkan, pihaknya bakal segera menemui Direktur Pencegahan KPK untuk memastikan ketersediaan jadwal konsultasi soal iuran itu, seusai rapat Panitia Pengarah (SC) Munaslub Partai Golkar, Selasa petang. Sebelumnya, Ketua Komite Etik Fadel Muhammad baru berbincang secara informal dengan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Konsultasi tersebut dirasa penting terkait status iuran tersebut. Pihaknya juga tidak ingin itu menjadi kontraproduktif di tengah semangat Munaslub yang hendak mencari pemimpin partai bersih, yang sekaligus menjadi awal dari pembersihan DPR.

"(Politik uang) itu tidak baik dan merusak. Itu membuat pemimpin ada beban. Kita mau pemimpin yang bersih, tidak ada beban, berani, bertekad melawan korupsi, bertindak tegas terhadap yang melakukan korupsi di partainya. Kalau partai bersih, parlemen jadi ikut bersih," papar Lawrence.

Tentang kemungkinan raibnya potensi dana besar dari kewajiban sumbangan itu, ia menyebut bahwa itu sudah menjadi tugas panitia Munaslub untuk mencari sumber dana lain. "Panitia lah yang cari sumbangan ke sana ke mari," imbuhnya.

Meski begitu, Ketua Panitia Pelaksana Nurdin Halid dan anggota Panitia Pelaksana Andi Sinulingga enggan membenarkan tanggapan pimpinan KPK soal politik uang itu. Bagi mereka, itu masih merupakan opini pimpinan. Panitia menyebut bahwa sumbangan itu sudah mendasarkan pada aturan internal, yakni AD/ART Partai Golkar soal sumber dana partai.

"Kita tak bicara opini. Komite Etik dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam rangka pencegahan, bertemu dengan pimpinan KPK atau yang berwenang di KPK membicarakan tentang apakah persyaratan ini melanggar hukum atau tidak," kilah Nurdin.

Ketua Komite Pemilihan Munaslub Rambe Kamarulzaman menyatakan, seharusnya yang dipermasalahkan itu bukan status sumbangannya. Sebab, itu sudah ada dasarnya di aturan internal. Yang harus diawasi, kata dia, ialah sumber dana yang digunakan para bakal calon ketua umum itu.

"Dari mana sumber dananya. Itu yang harus dipermasalahkan," cetus dia.

Rapat SC sore itu pun sudah memutuskan rangkaian tahapan Munaslub yang baru seiring percepatan jadwal acara karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Joko Widodo, menjadi 15 Mei.

Panitia Pelaksana pun memangkas dua tahapan. Pertama, periode sosialisasi dan kampanye yang tadinya di lima zona menjadi tiga zona. Hal ini diakui Rambe tetap memenuhi unsur mempertemukan bakal calon dengan pemilihnya. Hanya wilayahnya yang disatukan.

Kedua, pemangkasan agenda deklarasi Caketum. Ini dianggap tak perlu karena tiap kandidat sudah melakukan deklarasi masing-masing.

Di hari pertama pendaftaran, hanya Azis Syamsuddin yang datang ke panitia dan mengisi berkas pencalonan. Mahyudin dan Setya Novanto sudah mengonfirmasi akan mendaftar Rabu (4/5) esok. Calon lainnya pun diyakini panitia bakal mendaftar di hari terakhir. (Kim/OL-5)