Pemerintah Siapkan Opsi Terbuka Bebaskan 4 WNI

SETELAH 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf bebas, pemerintah Indonesia bekerja keras untuk membebaskan empat anak buah kapal (ABK) WNI yang masih disandera kelompok tersebut di wilayah Filipina Selatan.

"Saat ini kita terus bekerja keras untuk membebaskan empat ABK WNI lainnya. Pemerintah sekali lagi akan menggunakan semua opsi yang terbuka untuk upaya pembebasan mereka," ungkap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, kemarin.

Dalam upaya pembebasan tersebut, kata dia, pemerintah tidak akan membayar uang tebusan kepada penyandera. Menlu mengatakan lokasi keempat WNI terpantau dari waktu ke waktu.

Pernyataan itu disampaikan Retno mewakili pemerintah dalam acara penyerahan 10 ABK WNI, yang lebih dahulu dibebaskan dan kembali ke Tanah Air, kepada pihak keluarga korban yang diwakili Yola Srepi, istri Alvian Elvis Srepi, ABK. Kesepuluh WNI itu merupakan ABK kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 milik PT Patra Maritime Line. Mereka ditawan selama 35 hari.

Hadir pula dalam acara penyerahan itu pihak perusahaan pemilik kapal, PT Patra Maritime Line, yang diwakili Loudy Irwanto Ellias (komisaris) dan Bambang Bayu (direktur operasi).

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada banyak pihak yang berperan dalam pembebasan 10 ABK. "Tapi in the end telepon Presiden (Joko Widodo) kepada Presiden Aquino saya pikir banyak memberi pengaruh," kata Luhut di Jakarta, kemarin.

Keempat WNI yang saat ini masih disandera ialah ABK kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi. Mereka disandera sejak Jumat, 15 April lalu, ketika kedua kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

Nama baik pemerintah

Ketua Tim Kemanusiaan Surya Paloh, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra, mengungkapkan bahwa keterlibatan tim itu merupakan sikap resmi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memosisikan NasDem sebagai partai pendukung pemerintah.

"Apa yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk nama baik pemerintah dan pihak keluarga korban sebagai operasi kemanusiaan," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem itu di Jakarta, kemarin.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat menyatakan Tim Kemanusiaan Surya Paloh mengupayakan pembebasan sejak 23 April. "Kami bekerja dengan Tim Kemanusiaan Surya Paloh dan seluruh komponen yang terlibat," tutur anggota Komisi I DPR itu.

Menurutnya, tim tersebut terdiri atas misi gabungan Yayasan Sukma, Media Group, dan Partai NasDem. Yayasan Sukma adalah lembaga di bidang pendidikan yang didirikan Februari 2005 atau dua bulan setelah tsunami Aceh.

"Dalam perkembangannya, yayasan ini menjalin berbagai kerja sama pendidikan, termasuk dengan pesantren di Moro Selatan, Filipina," jelas Viktor.

Mengenai kelompok yang menawan empat WNI, Menko Polhukam mengatakan masih berasal dari kelompok Abu Sayyaf, tetapi beda faksi dengan kelompok yang menyandera 10 WNI.

Dia juga membuka kemungkinan pemerintah menarik pasukan TNI yang disiagakan di Tarakan. Upaya pembebasan empat WNI akan mengandalkan kekuatan intelijen dan diplomasi. "(Pasukan TNI) enggak perlu berlama-lama di sana (Tarakan)." (Uta/Pol/X-6)