Bos PT Paramount Diduga Terlibat Suap di PN Jakarta Pusat

CHAIRMAN Paramount Enterprise International Eddy Sindoro dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan karena Eddy diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait dengan peninjauan kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakarta Pusat yang menyeret Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

"Ada dugaan keterlibatan (Eddy Sindoro), makanya kita meminta cekal dan akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5).

Yuyuk menyampaikan KPK telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Eddy Sindoro yang dilakukan per 28 April lalu dan berlaku untuk enam bulan ke depan. Pencegahan tersebut akan memudahkan KPK bila sewaktu-waktu dibutuhkan pemeriksaan terhadap Eddy.

"Kalau dibutuhkan sewaktu-waktu untuk dimintai keterangan yang bersangkutan (terkait kasus PN Jakpus), (Edy) tidak sedang di luar negeri," terangnya.

KPK sejauh ini sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap dalam penanganan permohonan pendaftaran Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution (EN) dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doddy Ariyanto Supeno (DAS)

Hari ini KPK memanggil tujuh saksi atas tersangka DAS. Namun, lima orang tidak hadir tanpa keterangan dalam pemeriksaan kali ini. KPK pun akan kembali menjadwal ulang pemeriksaan terhadap kelima saksi tersebut.

Sebelumnya, juga ada indikasi kuat dugaan keterlibatan Sekretaris MA Nurhadi dalam perkara tersebut. Selain melakukan penggeledahan di rumahnya dan ruang kantornya di MA, KPK juga menyita uang senilai Rp 1,7 miliar. Bahkan, Nurhadi pun dilakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri.

Namun, kata Yuyuk, sampai saat ini belum ada informasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nurhadi. "Nurhadi sampai saat ini belum ada informasi tentang jadwal riksanya," tandasnya. (OL-2)