Calon Ketua Umum Golkar Bisa Digugurkan

SEPERANGKAT aturan dirancang untuk bisa menjerat politik uang yang dilakukan calon ketua umum dan semua peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sanksinya, diskualifikasi dari ajang itu.

Harapannya, citra Golkar sebagai partai "bergizi" bisa dikikis. Namun, masih ada celah lebar politik uang sebelum penetapan calon.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lawrence Siburian menjelaskan, kewenangan pengusutan dugaan politik uang itu dilakukan pihaknya dengan metode pengaduan atau temuan. Aturan ini mengikat semua pihak yang terlibat di Munaslub. Termasuk penyelenggara, panitia pengarah, dan panitia organisasi.

Mekanismenya, saat ada pengaduan dari kader ataupun temuan pihaknya, perkara politik uang itu bakal digarap di Komite Etik. Jika lengkap menyertakan saksi dan bukti, Komite membentuk Mahkamah Kode Etik yang terdiri atas tiga orang.

Salah satunya mesti anggota Mahkamah Partai Golkar. Selain itu, ada tim asistensi serta pencatat. Kategori sanksinya ringan sampai berat.

"Yang terberat, calon ketua umum bisa didiskualifikasi. (Dewan Pimpinan) Daerah juga akan didiskualifikasi, suaranya akan hilang, dicabut. Anggota yang menyuap, menerima uang, tidak boleh duduk dalam kepengurusan selama satu periode," terang Lawrence, dalam acara Sosialisasi Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar kepada Para Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar bertajuk 'Solid Terkonsolidasi, Efektif Mengemban Misi, Berjaya di kala Pemilu', di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (2/5).

Menurut Ketua Panitia Pengarah (SC) Munaslub Nurdin Halid, kewenangan besar Komite Etik ini baru berlaku pada 7 Mei. Yaitu, pada saat panitia sudah mengesahkan calon ketua umum yang lolos semua persyaratan. Sebelum itu, masih terbuka peluang pertemuan-pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan para pemilik hak suara.

Lawrence mengakui tentang kemungkinan adanya politik uang sebelum 7 Mei itu. Akan tetapi ia tak bisa memaksa penutupan celah itu lewat jalur lain. "Kalau (dilakukan) sekarang ya sudahlah. Silakan kalau hari ini mau ketemu orang, ngajak makan, atau ngopi bareng," aku dia.

Ketua Komite Pemilihan Munaslub Rambe Kamarulzaman menyebut pula sejumlah persyaratan calon ketua umum lainnya yang terkait dengan pencegahan politik uang. Diantaranya, kewajiban menyertakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negaras (LHKPN) bagi caketum yang adalah pejabat publik, dan penyerahan bukti laporan pajak dari kantor pajak.

Sayangnya, syarat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela (PDLT), tak perlu dibuktikan secara formal. Bersama dengan syarat tidak terlibat dalam G30S/PKI, itu cukup menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Syarat-syarat itu dimaksudkan agar seluruh kader yang merasa punya kompetensi, kapastitas, lakukan pertarungan gagasan dan ide, bukan petarungan logistik," timpal Nurdin.

Di samping itu, lanjut Nurdin, pihaknya bekerjasama dengan BIN dan KPK. Itu bukan berarti keterlibatan langsung institusi itu di Munaslub. KPK, umpamanya, berperan saat konsultasi panitia tentang status hukum syarat setoran bagi calon ketua umum sebesar Rp 1 miliar. Sebab dengan banyaknya kader beringin sebagai penyelenggara negara, dikhawatirkan itu ialah gratifikasi.

"Kalau KPK menyatakan begitu ya kita tidak berlakukan. Tidak usah ragu," cetusnya. (OL-2)