Pemerintah Akan Pelajari Data Korban 1965

MENKOPOLHUKAM Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi lembaga swadaya masyarakat yang hendak menyerahkan data jumlah kuburan massal korban tragedi 1965. Data itu akan menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti sejarah kelam di Indonesia itu.

"Ini ada teman-teman yang akan memberikan daftar tempat-tempat dari ada kuburan massal. Besok, saya sendiri yang akan menerima itu untuk memverifikasi," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).

Luhut menjelaskan data kuburan massal itu bisa sangat membantu pemerintah untuk menentukan perkiraan jumlah korban jiwa dari peristiwa tahun 1965 itu. Pemerintah juga akan mengupayakan melakukan identifikasi terhadap jasad yang terkubur di kuburan massal.

"Kita jangan ribut lagi untuk memutuskan angkanya. Bangsa ini jangan seolah-olah bangsa pembunuh yang mengatakan ratusan ribu yang meninggal atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih. Kalau nanti sudah melihat semua itu, kita mungkin sampai pada angka berapa, ya sudah, tutup," ujarnya.

Luhut tidak menjelaskan secara detail mengenai langkah konkret pemerintah, apakah menutup perkara tersebut dengan meminta maaf kepada keluarga, atau menempuh jalur yudisial dengan mencari pelakunya. Namun secara tegas ia mengatakan pemerintah bakal menempuh jalur rekonsiliasi.

"Kalau sudah pada angka berapa, ya sudah itu nanti tinggal kita mencari kalau ada yang masih bisa yudisial yang kita yudisial. Kalau tidak bisa ya sudah, non yudisial. Intinya bangsa ini biarlah kembali rekonsiliasi, jangan lagi menengok masa lalu," jelas Luhut.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo memberikan pesan agar penyelesaian masalah korban G30S/PKI dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Apalagi, bila menegok ke belakang, peristiwa tersebut didasari oleh kondisi politik saat itu yang tak terkait dengan kondisi saat ini.

Luhut menekankan, pemerintah mengupayakan penyelesaian perkara HAM berat masa lalu dengan pendekatan kemanusiaan. Ia meminta publik mendukungnya dengan tidak melontarkan pernyataan yang membuat suasana menjadi gaduh.

"Intinya kita ingin menuntaskan menyangkut masalah HAM G30S/PK. Tidak usah kita ribut-ribut, kita akan menyelesaikan dengan kearifan. Nah kita tentu tidak mencari siapa yang salah. Tapi kalau kita lihat ke 50 tahun yang lalu, itu adalah persoalan politik. Kalau ita mau bawa kepada suasana sekarang tentu juga tidak adil karena suasana kan berbeda," tandasnya.

Sebelumnya, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 menyatakan akan menyerahkan data jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Kemenkopolhukam pada pekan ini. Data yang akan diberikan disebut-sebut hanya 10% dari jumlah yang sebenarnya. (OL-2)