Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMNESTY International Indonesia mendesak negara untuk mengusut tuntas kematian perawat Gabriella Meilani di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena, semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil.
“Serangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia apapun, apalagi sampai yang mengarah ke pembunuhan di luar hukum tidak bisa dibenarkan,” katanya dalam keterangan pers Amnesty International, Minggu (19/9).
Ia mengatakan, Amnesty International Indonesia menyesalkan kematian Gabriella Meilani yang diduga jatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri dari serangan kelompok bersenjata. Apalagi Meilani meninggal tengah pandemi covid-19 di mana hilangnya satu nyawa nakes sangat memengaruhi pelayanan kesehatan di wilayah setempat.
Karena itu, tambah Wirya, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Selain itu, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi,” tegasnya.
Baca juga : Ali Kalora Tewas, Mahfud Minta Masyarakat Tenang
Sementara itu, Direktur Amnesty International Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian élite-elite politik Jakarta dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak. “Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal untuk melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh, apalagi menuntut pelakunya ke pengadilan umum.”
Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Gabriella Meilani, satu dari tiga tenaga kesehatan yang hilang saat penyerangan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, pihaknya menilai kematian nakes tersebut belum bisa dipastikan apakah akibat serangan TPNPB atau bukan. “Itu akibat jatuh atau disiksa. Kan belum jelas,” katanya.
Sebby menyebutkan, seharusnya ada pihak independen yang melakukan investigasi kematian petugas nakes tersebut ketimbang hanya klaim dari pihak aparat keamanan. Menurutnya tim independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang semestinya terlibat dalam investigasi. “Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk Indonesia batasi tim Komisi HAM PBB ke Papua,” tegasnya. (OL-2)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya konflik yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai.
TNI terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sogarlay oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Komnas HAM akan mendalami aturan soal perubahan penyebutan KKB Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait gugurnya prajurit TNI di Papua
SEDIKITNYA 500 tenaga kesehatan tewas akibat serangan Isarel di Gaza sejak Oktober, termasuk beberapa dokter spesialis yang langka di wilayah tersebut.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya dokter asing di Indonesia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan urgensi bagi Indonesia dan juga biaya untuk memberikan gaji pada tenaga kesehatan asing
PENGURUS Harian YLKI Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi
DPR menilai pemerataan bidan dinilai diperlukan, karena banyak warga yang belum tersentuh pelayanan nakes.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan relaksasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved