Rayakan Hari Buruh dengan Kegembiraan

PERINGATAN Hari Buruh Internasional atau May Day merupakan ekspresi kegembiraan buruh.

Karena sudah biasa dilaksanakan setiap tahun, masyarakat tidak usah khawatir bahkan bila perlu, turut serta mengekspresikan kegembiraan di acara tersebut.

"May Day (yang jatuh setiap tanggal 1 Mei) merupakan ekspresi kegembiraan teman-teman buruh dan masyarakat pada umumnya. May Day itu liburan dan fun," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, kemarin.

Hanif mengatakan berbagai persiapan dalam menghadapi Hari Buruh Internasional sudah dilakukan.

Pemerintah telah berkomunikasi dengan berbagai kalangan serikat buruh, pengusaha, dan instansi terkait di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

"Teman-teman pekerja nantinya bisa mengisi May Day ini dengan hal-hal positif dan produktif," lanjutnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin mengatakan para buruh tidak bisa melintasi Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang biasa digunakan sebagai jalur car free day (CFD), besok.

Buruh diminta lewat jalur alternatif jika ingin berdemo di Istana Merdeka.

"Bagi yang datang dari arah timur dan selatan Jakarta, masuklah ke Tol Cikampek dan Tol Jagorawi, kemudian keluar di pintu Tol Tegal Parang. Kendaraan para buruh yang ke diparkir di IRTI Monas akan diarahkan melewati kawasan Jalan Kuningan, Jakarta Selatan," kata Risyapudin.

Bagi rombongan yang datang dari arah barat Jakarta, mereka akan diarahkan untuk melintasi Tol Tomang dan dikawal hingga menuju kawasan Monas, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya bergabung dengan rombongan dari timur Jakarta.

Kantong parkir yang disediakan di antaranya di Kawasan Masjid Istiqlal, Monas, Stasiun Gambir, dan Lapangan Banteng.

Unjuk rasa juga akan berlangsung di Mahkamah Agung.

Acara puncak yang diisi oleh grup musik akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.

Masih memprihatinkan

Ahli Hukum Perburuhan Universitas Airlangga M Hadi Subhan mengungkapkan kondisi buruh dan pekerja outsourcing masih dalam memprihatinkan, terutama akibat masih banyaknya pelanggaran di bidang outsourcing.

"Pelanggaran yang dimaksud, misalnya, gaji di bawah upah minimum, bekerja lama tetapi masih kontrak, tidak diikutkan BPJS, atau ketika di PHK tidak diberikan pesangon. Ini keprihatinan kita secara umum," ungkap Hadi saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kesalahan tersebut dimulai dari para pengusaha yang pada akhirnya bergeser ke pemerintah.

Seharusnya, kata Hadi, pemerintah menjalankan fungsi pengawas ketenagakerjaan secara baik.

"Karena tidak diawasi, akhirnya kondisinya menggurita dan mengakar," ujar Hadi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menegaskan pihaknya bakal menyuarakan peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Pemerintah harus mengintervensi upah buruh yang kian tergerus supaya daya beli buruh meningkat," ujarnya. (Beo/Gan/Jes/P-5)