Wapres Minta TNI AU Izinkan Proyek Kereta Cepat

WAKIL Presiden Jusuf Kalla percaya ada jalan tengah antara kepentingan infrastruktur dan pertahanan negara. Menurut dia, pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak masuk kategori yang membahayakan pertahanan. Pernyataan Kalla itu disampaikan menanggapi penolakan TNI Angkatan Udara atas aktivitas pembangunan kereta api cepat di kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau selama tidak menganggu keamanan itu mestinya tidak ada soal, tapi nantilah prosesnya," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/4).

Ia mengakui status kawasan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai daerah steril. Namun, tegas dia, pembangunan kereta cepat merupakan proyek nasional yang juga harus didukung oleh semua pihak. Ia optimistis TNI AU akan memberikan izin untuk pengerjaan proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok itu.

"Pasti Angkatan Udara memahami (proyek) itu sebagai kepentingan nasional," ujarnya. Alasannya, sambung Kalla, meski TNI AU mengklaim kawasan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai daerah steril, faktanya di sana terdapat salah satu lapangan golf terbesar di Indonesia. "(Ada) 70 hole atau berapa itu," tegasnya.

Terkait penangkapan lima warga negara Tiongkok yang diamankan otoritas Lanud Halim Perdanakusuma, menurut Kalla, hal itu lantaran pihak perusahaan belum meminta izin kepada TNI AU. Kasus sempat ditangani karena ada dugaan pelanggaran imigrasi. Namun, belakangan lima orang tersebut bisa menunjukkan dokumen keimigrasian.

"Masalah di Halim bukan soal kerjanya, tetapi tempat bekerjanya yang tanpa izin," ujarnya.

Terlepas dari permasalah izin dari AU, Kalla mengatakan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia didukung oleh pemerintah pusat karena harus diakui bahwa pengalaman dari pekerja asing itu dibutuhkan. Apalagi, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta tersebut merupakan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.

Menurutnya, hal yang lumrah jika perusahaan asing yang menanamkan modal di negara lain menyertakan orang-orang yang sesuai di bidangnya. Orang-orang tersebut, kata Kalla, pasti akan lebih mengerti dengan teknologi dari peralatan yang mereka bawa.

"Yang salah bukan TKA (tenaga kerja asing)-nya, yang salah ialah masuk ke daerah Angkatan Udara tanpa izin. Itu saja," pungkas Kalla. (Pol/OL-5)