Bebas Visa dan Pengelolaan Halim Harus Ditinjau Ulang

TERTANGKAPNYA sejumlah warga negara asing asal Tiongkok, pekerja proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma ialah momentum tepat mengevaluasi kebijakan bebas visa. Program itu menyulitkan pemantauan terhadap warga asing. Selain itu, pengelolaan bandar udara (bandara) mesti diserahkan kepada negara demi menghindari masuknya kepentingan asing lewat swasta pengelola.

"Kita ini sok pede (percaya diri). Bilang tidak ada ancaman. Padahal, negara belum stabil, belum mampu jaga pergerakan warga asing. Sudah ada MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), terbuka pula. Padahal, tidak ada relevansinya bebas visa dengan devisa," cetus anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4).

Pemerintah, katanya, belum bisa menunjukkan data rinci soal seberapa besar kenaikan aliran dana ke dalam negeri karena kebijakan bebas visa ini. Padahal, menurutnya, angka wisawatan ini lebih terkait dengan daya tarik objek wisata dan infrastruktur pendukungnya.

"Ini membuat rentan infiltrasi," ungkap anggota Fraksi PDIP itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma diserahkan setidaknya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Model pengelolaan saat ini, yakni Lion Air, yang mengalahkan PT Angkasa Pura II dalam proses hukum di MA, rentan membuka celah masuknya kepentingan asing di wilayah ini.

Padahal, bandara ini satu kesatuan dengan pangkalan udara (lanud). Sementara, Lanud Halim, yag dikelola TNI AU, merupakan basis pertahanan udara bagi wilayah Ibu Kota.

"Setelah penangkapan ini baru sadar soal rawan sekali sifatnya. Tolong hargai wilayah yang tidak boleh dibiarkan musuh atau orang asing masuk di situ," tutup Fahri. (Kim/OL-5)