Calon Ketua Umum Golkar Diperiksa Harta Kekayaannya

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan calon ketua umum yang akan maju pada pemilihan di musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) akan dilihat harta kekayaannya. Hal itu berkaitan dengan setoran dana yang disyaratkan panitia pengarah (steering committee) pada calon ketua umum.

Menurut Yorrys DPP Golkar harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk melihat uang sumbangan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak, khususnya yang disetor oleh caketum yang merupakan pejabat negara. Tujuannya, kata Yorrys, untuk membangun penyelenggaraan munaslub yang bersih dan transparan.

"Kita lihat harta dia ada berapa melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK. Harus dicek itu (dana sumbangan) gratifikasi tidak. Kalau bukan pejabat negara kita lihat dari pendapatan dan wajib pajaknya," jelas Yorrys, Rabu (27/4).

Menurutnya, dana pelaksanaan Munas sebelumnya didapat dari sumbangan pengurus DPP dan kader. Tapi Munaslub kali ini, calon ketua umum diminta menyumbang untuk menghindari adanya politik uang atau jual beli suara pengurus daerah saat pemilihan yang diduga biasa terjadi.

Selain itu menurut Yorrys, pelaksanaan Munaslub membutuhkan biaya besar sedangkan dana partai terbatas. "Pertama partai tidak boleh berusaha cari-cari uang, hanya ada dana dukungan dari pemerintah minim. Jadi kita harus gotong royong menyumbang," tutur dia.

Dijelaskannya, saat ini Panitia Penyelenggara tengah menghitung pengeluaran untuk Munaslub. Berdasarkan hitungan sementara sebesar Rp60 Miliar dan masih bisa berubah. Porsi anggaran paling besar, sambung dia, ialah akomodasi meliputi penginapan dan transportasi bagi para pengurus baik di tingkat nasional hingga daerah.

Adapun pelaksanaan Munaslub, dipastikan pada 23 hingga 25 Mei. Menurut Yorrys tanggal pelaksanaan itu telah disesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo yang diharapkan dapat membuka Munaslub. (OL-2)