Markas tidak Bertuan di Diponegoro

SUASANA Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 60, Jakarta Pusat, terlihat lengang, kemarin siang. Markas besar partai berlambang Kakbah itu bak bangunan tidak bertuan.

Pintu pagar tertutup rapat. Sementara itu, pelataran parkir hanya terisi sebuah mobil sedan dan beberapa sepeda motor. Sebanyak 6-7 orang yang merupakan petugas keamanan serta simpatisan Djan Faridz tampak berjaga-jaga di depan kantor.

Pengurus PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Jakarta, rupanya masih belum menempati kantor tersebut. Sudah hampir tiga minggu berselang, Romahurmuziy dan kawan-kawan memilih berkantor di sebuah bangunan yang menjadi aset partai di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta Selatan.

Mereka ingin menghindari bentrok dengan orang-orang dari kubu Djan Faridz yang terus menduduki kantor tersebut. "Kami akan mengawali komunikasi bijak sehingga tercipta kesepahaman," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Romi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (9/4). Muktamar itu dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Syariah DPP PPP Maimun Zubair. Mbah Moen merupakan sesepuh yang sangat dihormati di PPP.

Forum tertinggi partai tersebut mengusung semangat perdamaian alias islah karena sebelumnya terjadi dualisme kepengurusan antara Kubu Romi dan Suryadharma Ali. Namun, Djan yang disebut-sebut sebagai penerus Suryadharma tetap saja menolak mengakui kemenangan Romi.

Padahal, Wardhatul Asriyah yang merupakan istri Suryadharma Ali kini masuk kepengurusan Romi. "Situasi sudah beda. 40% pengurus DF (Djan) menjadi pengurus kami. (Komunikasi) minggu depan setelah SK (Kemenkum dan HAM) dikeluarkan," ujar Arsul yang juga anggota DPR RI itu.

Salah seorang pengurus kubu Djan, Akhmad Gojali Harahap, menegaskan pihaknya tidak akan menyerahkan kantor tersebut dengan alasan Muktamar Pondok Gede tidak memiliki legal standing. Terkait kesunyian di Kantor DPP, menurutnya, itu lantaran para elite sedang melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah. "Kami akan mempertahankan," tegas dia.

Kantor PPP di Jalan Pangeran Diponegoro sebenarnya aset hibah pemerintah kepada pengurus sah Partai Kakbah. Sebagai pengurus yang sah, kubu Romi lebih memilih cara persuasif. Mereka tidak mau lagi terjadi bentrokan dengan kubu Djan seperti yang nyaris terjadi, 2 Desember 2014.