Kredibilitas Golkar Diuji Dalam Munas

CITRA Partai Golkar yang lekat dengan uang alias "gizi" mesti disisihkan di momentum musyawarah nasional demi kembali meraih simpati masyarakat. Rencana syarat setoran calon ketua umum pun dinilai makin memperburuk keadaan. Resepnya, lakukan proses uji kepatutan dan kelayakan bagi para calon, serta jalankan kaderisasi.

"Ini munas taruhan. Golkar harus keluar dari bayang-bayang penggunaan uang. Publik belum percaya betul pada Golkar. Munas akan disorot tajam," kata Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuchro, dalam diskusi politik bertajuk 'Babak Baru Partai Politik di Indonesia', di Jenggala Center, Jakarta, Senin (25/4).

Naasnya, rencana pengenaan syarat setoran bagi para calon ketua umum (caketum) yang sempat mencuat hingga Rp20 miliar sudah masuk agenda rapat panitia Munas. Rumor politik uang di beringin yang lama berkibar pun bak mengipasi bau busuknya. Deparpolisasi pun menguat karenanya.

"Jangan gunakan (persyaratan) uang. Yang lampaui batas itu tidak beradab. Soal suap, duit, etika, itu serius sekali. Jangan kobarkan derma puluhan miliar. Langsung jetlag. Publik tidak simpatik. Kalau mau simpatik, hentikan itu. Golkar harus mulia dan memulikan rakyat," imbuh dia.

Cara memuliakan rakyat itu adalah dengan memilih ketum berdasarkan kapasitasnya dalam memimpin partai yang bisa berpihak pada kebijakan publik luas. Siti menawarkan pola uji kepatutan dan kelayakan bagi para calon.

Mereka dipampang di depan pemilik hak suara, menyampaikan gagasan melalui proposal dan mempresentasikannya. Pihak yang bertindak sebagai juri, dan juga peserta munas, kemudian memberi mereka pertanyaan. Adu gagasan jadi yang utama.

"Nanti bisa dirasakan mana yang serius betul dan memiliki passion, atau malah sekedarnya. Ini bentuk fit and proper test terhadap caketum. Siapa paling genuine, the best among the best," jelas Siti.

Di kesempatan yang sama, bakal calon ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso sepakat bahwa politik mahar dalam segala jenis proses demokrasi harus dipangkas. Namun, ia pasrah jika Rapat Pleno DPP Partai Golkar mengeluarkan keputusan soal keharusan adanya sumbangan bagi caketum itu.

"Kita ingin kedepankan ide dan gagasan. Kalau hanya mengandalkan masalah mahar dan seterusnya saya kurang begitu nyaman. Tapi saya ngikut saja apa kata panitia (Munas)," aku dia. (OL-2)