TNI AU Akui Pengamanan Laut NKRI Belum Maksimal

RENCANA pemerintah untuk merealisasi Indonesia sebagai poros maritim dunia ibarat jauh panggang dari api. Hal tersebut disebabkan banyaknya pelanggaran di wilayah yuridiksi nasional yang memanfaatkan kawasan blank spot area.

Penegasan itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna disela seminar nasional kedirgantaraan bertajuk 'Meningkatkan Peran TNI AU Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia' di Klub Eksekutif Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jaktim, Senin (25/4).

"Jika ditinjau dari aspek keamanan laut, secara jujur saya sampaikan belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang dimiliki belum dilengkapi dengan peralatan yang mendukung," katanya.

Indonesia memiliki 12 pulau kecil terluar yang masih memerlukan perhatian serius dalam pengelolaannya. Penjagaan di lokasi tersebut perlu ditingkatkan agar nantinya tidak timbul ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan NKRI.

Selain itu, sambung dia, Indonesia juga punya 17 ribu lebih pulau dengan letak geografis yang sangat strategis. Pulau-pulau yang di dalamnya terkandung pelbagai kekayaan alam itu kemungkinan akan menjadi incaran kepentingan pihak asing.

"Namun demikian untuk sementara ini kita belum dapat menjangkau untuk menjaganya, apalagi memanfaatkan bagi kehidupan orang banyak seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945."

Poros maritim merupakan sebuah terobosan strategis yang perlu diwujudkan demi menjamin koneksitas antar pulau, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada pengamanan kawasan laut atau alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Konsep tersebut penting untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, sumber daya alam dalam tataran global saat ini telah mengalami keterbatasan sehingga eksplorasi energi pun cenderung bergeser ke laut.

"Kemudian dari aspek transnational crime, kegiatan ilegal merajalela, seperti kejahatan lintas negara tidak terjaga, peope smuggling, illegal fishing, drug trafficking, money laundering, human trafficking, maupun aksi terorisme," katanya.

Selain itu dalam hal tataran regional, konflik perbatasan dan isu kedaulatan terkadang berpotensi menjadi konflik terbuka antar negara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan konflik tersebut mengundang keterlibatan negara asing.

Sejauh ini penindakan yang dilakukan TNI AU masih mengedepankan unsur pesawat tempur. Sementara dalam hal pengamanan dan pencegahan terkait kejahatan lintas negara, khususnya di kawasan blank spot area, masih sulit untuk dilakukan.

"Maka itu diperlukan pesawat maritim taktis yang memiliki kemampuan andal, berteknologi tinggi, dapat mendarat di landasan pendek, dan tentu biaya operasionalnya rendah," pungkas dia. (OL-2)