Jual Tanah demi Kursi Ketum Golkar

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mewajibkan setiap calon ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu untuk menyetor sumbangan miliaran rupiah dalam munaslub mendatang.

Awalnya, besaran sumbangan dari setiap calon dipatok Rp20 miliar. Setelah terjadi polemik, pihak panitia pengarah (steering committee/SC) meralat besaran sumbangan akan diciutkan menjadi sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per calon.

Kewajiban menyetor sumbangan itu disebabkan pihak SC memperkirakan munaslub yang menurut rencana akan berlangsung 23 Mei mendatang akan menelan biaya sekitar Rp85 miliar.

Salah satu bakal calon ketum Golkar, Mahyudin, mengaku kesulitan untuk memperoleh dana sebesar itu dalam waktu singkat. vKarena itu, demi menggapai kursi ketum Golkar, ia berencana akan menjual tanahnya di Tabanan, Bali. "Habis ini saya akan melihat tanah yang ada di Tabanan. Kebetulan saya ada tanah di sana," katanya di Denpasar, kemarin (Minggu, 24/4).

Dia menilai, sumbangan yang ditetapkan panitia munaslub itu terlalu besar. "Kalau bisa itu disederhanakan lagi. Saya pribadi paling bisa nyumbang sekitar Rp1 miliar hingga Rp3 milliar," ucapnya.

Mahyudin berada di Bali dalam rangka temu kader dan sosialisasi dengan jajaran DPD Golkar Bali. Acara itu dihadiri antara lain para Ketua DPD II Golkar se-Bali, para pengurus organisasi sayap, serta organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar.

Bakal calon ketum Golkar lainnya, Aziz Syamsuddin, terus mematangkan niat untuk menjadi pengganti Aburizal Bakrie. Sekretaris F-PG DPR itu dipandang sebagai tokoh muda alternatif atau 'kuda hitam' dalam munaslub mendatang.

"Oleh teman-teman DPD, Aziz dipandang sebagai tokoh intelektual muda Golkar yang berpotensi memimpin Golkar ke depan," kata Wakil Sekjen Golkar versi Munas Bali, Muntazir Hamid, di Jakarta, kemarin.

Muntazir mengatakan, sesuai dengan amanah Wapres Jusuf Kalla, Ketum Golkar di masa mendatang harus orang yang bersih, tidak punya indikasi korupsi, atau tersangkut masalah hukum.

Para kader Golkar di daerah menginginkan ketum terpilih ialah tokoh yang benar-benar tidak punya masalah. "Kalau bermasalah, sama saja dengan mengubur Golkar hidup-hidup," tegasnya

Akomodasi istri SDA
Perkembangan lain, Rapat Formatur Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan susunan kepengurusan DPP partai berlambang kabah itu.

Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy), mengatakan sejumlah tokoh masuk kepengurusan, di antaranya istri mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), Wardhatul Asriyah atau yang akrab disapa Indah, yang menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani ditetapkan sebagai sekretaris jenderal dan mantan Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Sutomo dipercaya sebagai bendahara umum. "Nama lain akan kita umumkan setelah terbit surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM," ujar Romy. (Ind/P-3)