Mengayomi dengan Kelugasan

TIDAK berlebihan jika Megawati Soekarnoputri disebut sebagai salah satu perempuan negeri ini yang tidak pernah luput dari sorotan. Meski ia telah menuntaskan tugas sebagai Presiden RI pada 2004, buah pikiran maupun peran Megawati bagi bangsa terus berlanjut.

Di dunia politik, partai yang dikomandonya berhasil menjadi pemenang pemilihan umum legislatif dan berhasil mengusung kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden RI ke-7.

Namun, kiprah Megawati bukan saja dipuji, melainkan juga dikritik. Banyak pihak menilai Megawati kerap ikut campur dalam pemerintahan Jokowi, terutama pada fase awal.

Bukannya tidak peka dengan bermacam kritik, perempuan kelahiran 23 Januari 1947 itu teguh dengan sikapnya. Bahkan, ia tidak ragu-ragu mengkritik kebijakan dan langkah pemerintahan Jokowi-JK yang menurutnya tidak tepat.

Ia melihat sikap itu sebagai kepedulian orangtua terhadap anak. "Kalau beliau (Presiden Jokowi) bertanya masa saya tidak boleh ngomong? Namanya kan kita lagi sharing pendapat. Jadi, saya merasa aneh. Memang sepertinya sekarang bangsa saya ini mengalami anomali. Masa kalau seorang anak bertanya kepada orangtuanya, lantas si orangtua itu harus diam saja, kan aneh," jelas Mega dalam penampilannya di acara Kick Andy yang tayang malam tadi.

Tidak sekadar bentuk kepedulian, perhatiannya pada pemerintahan juga merupakan bentuk tanggung jawab. Sebab itu pula, ia tidak ragu membuat kritik terbuka. Bagi Megawati, kritik terhadap pemerintahan merupakan hal yang wajar, termasuk jika dilakukan partai pengusung.

Meski begitu, tidak jarang juga sikapnya menuai kontroversi, terutama saat dirinya menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai.

"Jadi, sebagai ketua partai dan menyebut beliau (Jokowi) sebagai petugas partai, ada hal-hal yang saya katakan secara tertutup dan ada juga beberapa hal yang saya dapat katakan secara terbuka untuk supaya rakyat mengetahui di dalam proses pemerintahan bukan berarti partai yang mengusung harus berdiam diri, tetapi kami juga sangat diminta untuk bertanggung jawab," tegas Megawati.

Namun, perempuan yang juga merupakan Wakil Presiden RI ke-8 itu menolak pandangan yang menudingnya turut mengatur roda pemerintahan. Justru, ia menilai tudingan itu sebagai ironi atas ketidakpahaman pihak lain tentang tata negara dan pemerintahan.

"Ya lucu ya. Artinya mereka tidak mengerti tata negara dan proses tata pemerintahan. Wong saya cuma ketua umum partai, terus bisa menyuruh seorang presiden?" ucapnya.

Di sisi lain, sesungguhnya ketegasan Megawati bukanlah sesuatu yang baru bagi publik. Sejak awal terjun di dunia politik, Megawati telah dikenal sebagai perempuan yang tegas dan tidak ragu bicara lugas.

Saat berbicara kepada Andy Noya, putri tertua Presiden Soekarno itu mengaku sifat-sifat itu ialah karakter diri sejak dulu. Sifat-sifat itu menurutnya terbentuk karena prinsip hidup dan juga warisan keluarga.

Tidak hanya pada sang ayah, kiprah perjuangan bagi bangsa juga dilakoni kakek, nenek, hingga pamannya. Karena itu, tidak mengherankan jika jiwa kebangsaan telah mengalir sejak lama dalam dirinya.

Melawan korupsi
Dalam kesempatan itu, Megawati pun angkat bicara soal korupsi masif di negeri ini. Ia juga tidak menutup mata terhadap penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, yang menyebut PDIP merupakan partai dengan indeks korupsi tertinggi.

Untuk melawan segala bentuk kejahatan korupsi, Megawati mengaku tidak sungkan untuk langsung memecat kader-kadernya yang kedapatan korupsi. Ia pun selalu mengingatkan para kader untuk tidak melakukan korupsi. Baginya, korupsi itu tidak akan pernah dianggap benar meski dilihat dari berbagai sisi.

Meski begitu, Megawati menegaskan perang terhadap korupsi tidak bisa hanya berdasarkan angka yang telah terungkap atau hanya menyorot partai tertentu. "Masalah korupsi itu kan tidak bisa dilihat dari memilah-milah bahwa ini karena dari partai ini atau itu. Menurut saya, yang paling utama ialah substansinya bagi kehidupan bangsa ini," ujarnya.

Sebab itu, perang terhadap korupsi haruslah menjadi pekerjaan seluruh bangsa. Setiap elemen masyarakat harus sepenuhnya sadar bahwa korupsi ialah kejahatan yang menyeng­sarakan rakyat dan membawa kehancuran bangsa. (M-3)

miweekend@mediaindonesia.com