PPP tidak Jagokan Lulung untuk Lawan Ahok

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menjagokan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, untuk melawan calon Gubernur DKI Jakarta incumbent, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu disebabkan Lulung lemah popularitas serta elektabilitasnya jika dibandingkan dengan Ahok.

"Haji Lulung salah satu figur yang potensial, tapi hasil survei, elektabilitasnya belum memadai sampai hari ini untuk menuju DKI 1. Namun tetap akan menjadi pertimbangan kita pada akhirnya nanti dan paling penting kita mengusung berdasarkan koalisi partai, tidak hanya dari PPP tapi juga partai-partai lain," ungkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai melengkapi dokumen pengajuan Surat Keputusan Kepengurusan Muktamar PPP di Gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (22/4).

Menurut Romi--sapaan akrab Romahurmuziy, Lulung bukan prioritas untuk PPP yang memiliki 10 kursi di DPRD DKI. "(Lulung) Bukan prioritas utama (lawan Ahok di pilgub DKI Jakarta 2017)," tegasnya.

Ia menerangkan opsi lain selain Lulung yaitu dengan menjaring figur-figur yang kuat. PPP juga akan bergerak cepat melakukan komunikasi dengan para ulama di DKI untuk juga memastikan agar pencalonan Gubernur DKI tidak lepas dari aspirasi konstituen.

"Kita menginginkan Pilgub (pemilihan gubernur) DKI ini menjadi provinsi percontohan yang bersih sehingga kita akan mendorong munculnya calon-calon dengan rekam jejak yang bersih. Yang tidak tersangkut perkara-perkara hukum baik langsung maupun tidak langsung," jelasnya.

Romi menambahkan, PPP mampu menjadi pelopor di DKI dalam memunculkan bakal Cagub yang bersih, mengingat PPP di DKI termasuk tiga besar pemenang Pileg (pemilihan legislatif) DPRD.

"Jadi tidak menutup kemungkinan PPP akan mendorong kader-kadernya yang selama ini punya rekam jejak yang terpercaya untuk maju sebagai bakal calon. Tidak menutup kemungkinan nantinya penjaringan akan dilakukan tertutup berdasarkan undangan DPP PPP melalui DPW PPP," katanya.

Ia juga mengatakan, kalau kemudian kader PPP yang secara elektabilitas belum memenuhi karena ini pemilihan langsung, PPP tentu tidak menuntup kemungkinan berkoalisi.

"Karena ada akhirnya kami harus realistis bahwa untuk maju Gubernur DKI membutuhkan 22 kursi DPRD. Sedangkan kami ada 10 kursi dan itu mungkin hanya membutuhkan 1-2 parpol saja. Saya kita tidak sulit untuk itu," tukasnya. (Cah/OL-5)