Mahar Berpeluang Halangi Kader Potensial

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak boleh jadi ajang buat orang kaya saja. Kader-kader potensial yang kurang mampu secara finansial pun harus dapat kesempatan untuk bertarung memperebutkan kursi ketua umum.

"Saya bilang jangan (begitu) karena mahal dan jangan semua yang mendaftar calon ketua umum harus (membayar) mahar," kata Wapres Kalla di Jakarta, kemarin.

Menurut JK, aturan pemberian sumbangan dari setiap calon ketua umum itu dapat berpotensi memunculkan kader yang tidak berkompeten, tetapi karena memiliki uang, jadi bisa mencalonkan diri. Bahkan, potensial menghalangi hak kader untuk menjadi ketum.

"Jangan nanti calon ketum itu hanya orang yang mampu. Nanti ada orang yang baik, tetapi tidak mampu bagaimana jadinya?" tanya Kalla. "Jangan semua yang mendaftar harus mahar, bahwa dia berpartisipasi boleh," imbuhnya.

Pernyataan JK tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Theo L Sambuaga yang menemuinya, kemarin.

Theo mengatakan, belum ada kesepakatan terkait berapa jumlah saweran yang harus dikeluarkan para kandidat calon ketua umum Golkar. Hal itu baru akan diputuskan dalam rapat pleno Partai Golkar.

"Harus diingat maksud saweran bersama ini ialah terbuka sehingga kita juga komitmen mencegah praktik transaksional. Ada usul calon ketum harus disamakan (sumbangannya), tetapi akan dipertimbangkan dari berbagai segi agar diputuskan dalam pleno," ujar Theo.

Theo mengatakan praktik saweran bukan hal baru dalam pelaksanaan hajatan partai. Namun, praktik seperti ini tidak terlalu menonjol di masa lalu. Saweran bukan hanya dibebankan kepada para kandidat. Semua kader juga akan dimintai sumbangan secara sukarela untuk memodali perhelatan munaslub.

"Yang jadi stakeholder PG ini bukan hanya calon ketum, tapi DPP, panitia penyelenggara, seluruh kader akan gotong royong, termasuk saya juga. Tapi tidak bisa seragam, kemampuan saya belum tentu sama dengan Anda," kata dia.

Sebelumnya muncul usulan agar setiap kandidat menyumbang Rp20 miliar. Namun, dalam rapat SC Panitia Munaslub, Rabu (20/4), diturunkan antara Rp5 hingga Rp10 miliar.

Sementara itu, hingga Rabu (20/4), sumbangan gotong royong dari para kader Partai Golkar telah mencapai Rp250 juta yang diprakarsai anak-anak muda partai, bertujuan agar agenda yang digunakan sebagai media pemilihan ketua umum Golkar bersifat mandiri.

Jadwal Presiden
Terkait munaslub yang kembali diundur jadwalnya, menurut Kalla, hal ini disebabkan dua hal. Pertama, panitia penyelenggara harus mencari waktu yang tepat agar Presiden Joko Widodo bisa hadir. Kedua, ketersediaan tempat yang dianggap representatif.

"Golkar sangat ingin Presiden hadir untuk menandakan legalitas yang baik setelah pecah ini. Jadi, dua hal ini. Kadang-kadang cocok (jadwal) Presiden, tapi hotel tidak ada sehingga mungkin saja kalau tidak di Bali, ya terpaksa di tempat lain," kata dia.

Theo memastikan munaslub akan digelar 25-27 Mei. Terkait surat keputusan (SK) Menkum dan HAM yang belum juga keluar, Theo mengaku tidak khawatir. "Dalam hari-hari ini akan keluar. Yang tahu persis kan yang akan keluarkan. Saya sudah komunikasi. Semoga akhir pekan ini sudah keluar," tuturnya. (Ant/P-4)

dior@mediaindonesia.com