Kejaksaan Agung Dituntut Serius Memburu Buron Korupsi

KOMISI III DPR mendesak Kejaksaan Agung untuk terus melakukan penangkapan terhadap buron koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri ke luar negeri. Kejaksaan wajib membentuk tim verifikasi khusus terkait barang rampasan dan sitaan demi menyelamatkan keuangan negara.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo seusai menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (21/4).

"Penangkapan itu bertujuan untuk upaya pengembalian dan pemulihan aset, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.

Selain poin tersebut, sambung dia, DPR juga mendorong Jaksa Agung HM Prasetyo segera mengambil langah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku jaksa.

Pernyataan itu merujuk beberapa kasus dugaan pelanggaran etik yang menyasar oknum Korps Adhyaksa, termasuk insiden operasi penangkapan dua jaksa oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu.

Bambang berharap ada perhatian serius dari pimpinan kejaksaan dalam mengawasi perilaku etik dan kinerja jajarannya agar tidak menyimpang dari koridor yang berlaku. Semangat pemberantasan korupsi tetap dijunjung tinggi serta memperhatikan sejumlah parameter, semisal menjaga objektifitas, keadilan, dan non diskriminasi.

"Tidak boleh juga ada penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kejaksaan. Ini berguna juga dalam mengimplementasikan prinsip reward and punishment dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi," terang dia.

Di sisi lain, Prasetyo menegaskan secara khusus penanganan dan penyelesaian perkara setiap kasus di kejaksaan selalu dilakukan dengan mengedepankan 'due process of law' tanpa melakukan diskriminasi dan sejalan dengan asas 'wquaity before the law'.

Menurut dia, kejaksaan juga memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan penegakan hukum yang bebas korupsi dan bermartabat serta terpercaya, seperti adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan.

"Oleh karena itu kejaksaan berkomitmen untuk melaksanakan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntebel, guna menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia," katanya.

Terkait dengan status barang rampasan, imbuh Prasetyo, pihaknya sedang meningkatkan intensitas kegiatan demi memperjelas keberadaan dan jumlah maupun jenis barang rampasan bukan sitaan yang tersebar di Tanah Air.

"Saya minta segera lakukan verifikasi. Saya rasa sudah positif dengan bentuk tim verifikasi untuk terjun ke daerah. Kemudian melalui kejati (kejaksaan tinggi) memverifikasi di semua kejari (kejaksaan negeri) untuk dapat gambaran jelas apa dan jenis dan perkiraan jenisnya," jelasnya. (OL-2)