KPK Telisik Aliran Suap Damayanti ke Basuki

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, diminta kesaksian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap proyek infrastruktur yang menjerat mantan Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. Basuki yang diperiksa perdana dalam kasus ini mengaku ditanya soal proyek infrastruktur di Maluku.

"Saya kira saya sudah memberikan semuya penjelasan sesaui tugas dan fungsi. Saya sebagai Menteri PUPR atas kasus jalan di Maluku dan semuannya sudah saya berikan kepada penyidik terima kasih," terang Basuki usai diperiiksa 6 jam sampai 17:36 WIB, di Gedung KPK, Kamis (21/4).

Menurut Basuki, dirinya ditanya soal untuk kasus yang menjerat Damayanti. Namun semua pertanyaan telah dijawab semua kepada penyidik. "Saya sudah jelaskan ke penyidik, semua di penyidik," katanya.

Pada perkara ini, KPK juga meminta kesaksian Staff Biro Perencanaan Kementerian PUPR, Faisol Zuhri. Selain itu, KPK juga memeriksa Julia A Edwin, staff ahli Damayanti yang juga sebagai tersangka.

Pada perkara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK pada Kamis (14/1) telah menetapkan 4 orang dari 6 orang dalam terjerat OTT, pada Rabu, (13/1). KPK menetapkan Damayanti W Putranti dan dua orang staff pribadinya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin sebagai, sebagai penerima suap. Kemudian KPK juga tetapkan, Abdul Khoir selaku Dirut PT WTU sebagai tersangka karena disangka sebagai pemberi suap.

Damayanti dan dua stafnya itu, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap karena telah melanggar pasal 12a, b atau pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Koupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain itu KPK juga menerapkan, Abdul Khoir sebagai penyaup dan didteapkan tersangka karena melanggar pasal 5 ayat 1a atau b UU 31/99 Tipikor. (OL-2)