PB PMII Sebut Kebijakan PPKM Mikro Sangat Tepat  

PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Periode 2021-2024 mengatakan lonjakan kasus covid-19 di sejumlah daerah membuat banyak kalangan meminta agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total.

Namun, bagi PB PMII, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya. Selain itu, covid-19 juga akan berdampak terhadap sektor-sektor strategis lain seperti sektor sosial, pendidikan, politik dan kemanusian.

Bidang Polhukam PB PMII menilai dengan langkah pemerintah pusat memberlakukan PPKM Mikro sangat tepat dan perlu didukung seluruh masyarakat.

Ketua Bidang Polhukam PB PMII Daud Azhari menyampaikan dukungan pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi covid-19 di Tanah Air. 

Menurut Daud yang juga mantan Ketua Umum PKC DKI Jakarta itu, penerapan PPKM Mikro lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.

"Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat Indonesia saat ini," jelas Daud.

Bahkan, kata Daud, PPKM Mikro lah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, sosial dan kemanusian, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain yang pada hari ini telah beraktivitas secara normal.

Baca juga: Tidak Hanya PPKM Darurat, Pemerintah Terbitkan PPKM Mikro Ketat

PB PMII berharap implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan secara baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit laju penyebaran Covid-19 dapat tercapai.

Lebih lanjut, PB PMII juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan prokes, melihat situasi penularan covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan semua pihak. Aparat penegak hukum pun diharap tidak memberikan banyak toleransi pada siapapun agar protokol kesehatan bisa diterapkan secara baik.

“PB PMII mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” tukasnya.

Dengan demikian, imbuh dia, pihak-pihak yang mewacanakan lockdown tidak perlu memaksakan pendapatnya. Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita segenap elemen masyarakat Indonesia baik elite politik, kemudian pemerintah, dan masyarakat agar senantiasa solid dalam mendukung kebijakan PPKM Mikro agar tidak terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

Di lain sisi, sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak wacana kebijakan lockdown.

PB PMI mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah artinya semua pihak telah berkontribusi dalam mengurangi penyebaran virus korona.(RO/OL-5)