Jika Serius Perangi Narkoba, Negara Harus Revisi UU Narkotika

PERANG terhadap narkoba sering kali disampaikan. Namun alih-alih berkurang, penyalahgunaan narkoba justru meningkat. Jumlah penggunanya pun sudah mencapai angka jutaan. Terhadap fenomena ini, anggota Komisi X dari Fraksi NasDem DPR Yayuk Sri Rahayu mengaku sangat prihatin.

"Undang-Undang Narkotika harus diubah," tegasnya di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurutnya, selama regulasi belum diubah, uang negara akan habis sia-sia untuk merehabilitasi jutaan orang. Maka itu harus ada revisi terhadap UU-nya. Oleh karena itu, Yayuk mengaku kecewa karena RUU Narkoba tidak jadi selesai pada 2015 lalu. Padahal, ia telah masuk prolegnas prioritas. Dia berujar, saat ini Badan Legislatif DPR tampak setuju RUU tersebut masuk prolegnas prioritas 2016.

"Padahal, katanya perang terhadap narkoba, nggak tahu keluar lagi. Saya sangat kecewa," tegasnya.

Dia menjelaskan, banyak jenis narkoba yang tidak tercakup dalam UU saat ini. Hanya 18 jenis yang masuk, padahal ada banyak jenis psikotropika yang seharusnya masuk dalam UU. Dia juga mengingatkan agar semua pemangku kepentingan pemberantasan narkoba dapat memberikan contoh baik, apalagi aparatur negara.

"Kepala daerah, Dandim (Komandan Kodim), Kapolsek, dan anggota dewan, harusnya satu koordinasi menumpas narkoba. Jangan mereka ini tampil memalukan. Malah ditangkap karena kasus narkoba," tegasnya.

Selain itu, poin yang menjadi keberatan Yayuk dalam penanganan narkoba ialah paradigma yang memandang penyalahgunanya sebagai korban. Dia beralasan, selain biaya rehabilitasi yang semakin meningkat, indikator keberhasilannya pun dipertanyakan. Jika pun rehabilitasi ingin dijalankan, harus diawali dengan menyusun prosedur standar operasionalnya.

"Per orang itu 500 ribu lho. Dikalikan saja berapa juta yang direhabilitasi. Kan anggaran terbuang percuma. Nanti dia pakai lagi, direhabilitasi lagi. Berapa uang negara yang habis terbuang percuma," sanggahnya.

Daripada rehabilitasi, Yayuk lebih sepakat jika tindakan preventif dan promotif diefektifkan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi ujung tombaknya. Sayangnya, program dari dua kementerian ini juga kurang memberikan hasil yang memuaskan. (RO/OL-5)