Menkopolhukam Minta Kemandirian Industri Pertahanan

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Jenderal TNi (Purn) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia masih harus mengejar dalam hal teknologi pertahanan agar dapat bersaing ditingkat regional dan global.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, sambung Luhut, industri pertahanan disana sangat maju. Bahkan, dari sepuluh perusahaan pertahanan terbesar di dunia, tujuh diantaranya berasal dari Amerika Serikat.

Luhut menyampaikan ada perbedaan pendekatan pengembangan alutsista Indonesia dengan Amerika Serikat. Pengembangan alutsista di Amerika Serikat sangat sentral sementara di Indonesia belum sentral. Selain itu, litbang industri pertahanan di Amerika Serikat terintegrasi dan langsung di bawah kendali Departemen Pertahanan. Sementara, di Indonesia setiap institusi memiliki litbang masing-masing.

"Pemerintah memahami bahwa anggaran pertahanan, termasuk pengembangan alutsista membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Maka itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang cukup memadai. Anggaran pertahanan ditingkatkan dari 0,7 persen sampai dengan 1 persen dari PDB, menjadi 1,5 persen dari PDB secara bertahap," ujar Luhut di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (20/4).

Dengan begitu, menurut Luhut, Industri dalam negeri akan mempunyai kesempatan untuk menghasilkan alutsista TNI yang handal dan berteknologi tinggi. Pemerintah, kata Luhut, sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberi peluang kepada industri dalam negeri untuk memberi kontribusi yang besar dalam menyediakan alutsista.

"Indonesia akan bekerjasama dengan banyak negara, termasuk AS, untuk mengembangkan industri alutsista. Khusus dengan AS, kita akan berusaha agar terjadi ToT, paling tidak hingga level tertentu, untuk peralatan militer yang dibeli dari AS. Hubungan antar industri ini secara bertahap akan terus ditingkatkan, sehingga rasa saling percaya industri militer AS dengan industri militer kita tumbuh semakin kuat," tandasnya.

Luhut juga menekankan agar kemandirian dalam industri pertahanan di Indonesia. Ia berharap tidak terjadi embargo. Beberapa peralatan alutista yang dimiliki tidak dilengkapi dengan special tools dan test bench sehinga terjadi ketergantungan dengan pabrik pembuat.

"Embargo senjata maupun suku cadang telah beberapa kali dialami alutsista TNI sehingga melumpuhkan kesiapan tempur dan operasional. Indonesia masuk dalam kategori negara netral sehingga beberapa kategori senjata dan alutsista dengan presisi tertentu masih belum diizinkan untuk dimiliki, contoh gyro kompas dengan presisi sangat tinggi belum diizinkan untuk dibeli oleh Indonesia," pungkasnya.(OL-4)