Sikap Mundur Terkait Dokumen Panama Cermin Nilai Baik

DESAKAN mundur terhadap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz karena namanya tercantum dalam 'Panama Papers' (dokumen Panama) terus mengalir.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai sikap mundur penyelenggara negara apabila diduga terkait masalah hukum, etika, atau moral seharusnya menjadi konsensus nilai di masyarakat.

"Mengundurkan diri itu sarat dengan nilai baik, juga tradisi baik yang menjunjung tinggi kepentingan umum," kata Saut saat dihubungi tadi malam.

Saat ditanyakan apakah Harry Azhar Aziz harus mundur? "Tanya saja Pak Harry. Mungkin saja berita itu tidak benar," kata Saut.

Menurut dia, nilai baik itu tidak dimiliki semua orang.

"Itu ada kaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, latar belakang keluarga, dan lainnya," jelasnya.

Dokumen Panama yang menyebutkan nama tokoh-tokoh dunia, termasuk pengusaha dan pejabat di Indonesia, mencuat ke publik.

Dokumen ini diketahui berasal dari sebuah firma hukum di Panama yang bernama Mossack Fonseca.

Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.

Firma ini juga memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan perusahaan bayangan (offshore) di beberapa negara surga pajak di dunia.

Dalam dokumen Panama, nama Harry Azhar Aziz diduga terkait dengan Sheng Yue International Limited.

Mantan Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, mengatakan sikap mundur dari jabatan penyelenggara negara ketika diduga melakukan kesalahan atau tindak pidana merupakan cerminan politik yang baik.

"Itu juga sikap menghormati sistem negara yang menjunjung penegakan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan repot jika Kepala BPK namanya tersangkut di dokumen itu.

Namun, Harry menolak mundur dari jabatan karena tidak bersalah. Politikus senior Partai Golkar ini berdalih tidak pernah ada transaksi melalui perusahaan itu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membentuk tim khusus untuk memeriksa dokumen Panama.

"Kita masih mencocokkan semua nama yang ada di 'Panama Papers'," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso saat dihubungi kemarin.