Jokowi kian Puaskan Publik

DUKUNGAN rakyat terhadap Presiden Joko Widodo yang menguat menandakan mulai jalannya sistem presidensial.

Namun, ancaman tetap datang dari sektor ekonomi, terutama lewat kenaikan harga. Karena itu, Presiden Jokowi diminta tidak ragu untuk pegang kendali.

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk Modal Presidensialisme, Evaluasi Publik Nasional atas Kinerja Pemerintahan Jokowi Kuartal Pertama 2016, menunjukkan itu.

Survei digelar pada 22-30 Maret yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi.

Dalam hal kinerja, 59% responden puas atas kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan itu naik jika dibandingkan dengan sebelumnya, yakni 53% (Desember 2015).

Tingkat penerimaan publik terhadap Jokowi terakhir itu lebih tinggi ketimbang pencapaian Susilo Bambang Yudhoyono di masa 1,5 tahun yang sama di periode jabatannya yang kedua sebagai presiden yang hanya 55%.

Publik juga yakin atas kemampuan Jokowi untuk memimpin (72%).

Angka tersebut nyaris mengembalikan tingkat keyakinan publik terhadap Jokowi di awal pemerintahannya yang pernah di angka 74%.

"Presiden makin menunjukkan bahwa ini sistem presidensial, sebagai the boss. Tidak apa-apa makin banyak parpol pendukung, tetapi leading the crowd. Ke depan, langkah politik presiden, sepanjang bisa meyakinkan masyarakat, akan didukung," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, kemarin.

Jangan terlena

Peneliti pemerintahan dan politik Asia Pasifik dari Australian National University, Marcus Mietzner, meminta Jokowi tidak terlena dengan angka-angka yang meningkat itu.

Menurut Marcus, masih ada sejumlah potensi bahaya yang bisa menjegal secara tiba-tiba.

Soal inflasi, misalnya, Jokowi diuntungkan dengan harga minyak dunia yang rendah. Penurunan harga BBM dan pencabutan subsidi bisa dilakukan.

"Namun, harga minyak dunia fluktuatif. Dampaknya langsung pada kebutuhan pokok. Itu bisa menggerus popularitas."

Ia mencontohkan nasib SBY di 2008, saat harga minyak melambung.

Saat itu popularitas Megawati Soekarnoputri bisa menyalip SBY.

Beruntung, harga kembali menurun, dan waktunya masih setahun dari pilpres.

Potensi kenaikan harga minyak itu sangat mungkin terjadi di pemerintahan Jokowi.

"Hasil survei ini good news, tapi ada bahaya."

Survei SMRC menunjukkan perkembangan inflasi berbanding lurus dengan dinamika persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi nasional.

Misalnya, saat inflasi Maret 2016 (YoY) mencapai 4,45%, sebanyak 25,8% responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk ketimbang tahun sebelumnya.Empat isu terkait kinerja pemerintah Jokowi yang dinilai terburuk pun terkait langsung dengan urusan perut, yakni pengurangan pengangguran, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok.

Peneliti CSIS J Kristiadi mengkhawatirkan potensi bahaya bagi kredibilitas Presiden dari sisi korupsi kader partai yang menggerogoti APBN, yang merupakan efek oligarki parpol, serta gentingnya penerimaan negara yang potensial defisit Rp300 triliun.

"Semua persoalan bisa diurai saat Jokowi mengambil kemudi pilot sepenuhnya. Persepsi masyarakat sudah kuat. Jangan ragu," cetus Kristiadi. (X-3)