Djan Faridz: Pendukung Saya Akan Datangi Kemenkum HAM

KISRUH di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepertinya belum akan berakhir. Walau telah memilih Romahurmuziy dalam muktamar 9 April lalu di Pondok Gede, Jakarta, Djan Faridz tetap menolak hasil muktamar tersebut.

Menurut Djan muktamar tersebut jangan diperhatikan karena melanggar hukum. "Saya setuju kalau Romi (Romahurmuziy) lebih baik bikin partai baru saja," tegas Ketua PPP versi Mukatamar Jakarta itu.

Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz Humphrey R Djemat menuding, masalah yang terjadi di tubuh PPP saat ini adalah kekuasaan versus hukum. "Muktamar di Pondok Gede ilegal. Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden tidak membuktikan punya legitimasi hukum karena legitimasi hukum harus dari pengadilan," tegas dia.

Menurut dia, pengurus PPP yang sah adalah hasil dari Muktamar PPP di Jakarta yang diadakan pada 2014 sesuai dengan putusan MA nomor 601 dan 504. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan gugatan ke pengadilan kepada pemerintah, dalam hal ini Menkum dan HAM dan Presiden RI.

Di sisi lain, untuk membuktikan masih memiliki pendukung di akat rumput PPP, kubu Djan Faridz menggelar tabligh akbar di Lapangan Sendangadi, Kabupaten Sleman. Acara itu dihadiri ribuan kader PPP DPW DIY kubu Djan Faridz.

"Ini untuk menjawab pernyataan Menkumham yang menyatakan PPP Djan Faridz tidak punya akar rumput," kata Djan Faridz.

Ia menambahkan, akar rumput PPP kubunya di Pulau Jawa telah dikonsolidasikan sehingga tumbuh semangat untuk menyambangi dan dan bersilaturahmi ke kantor Kemenkum dan HAM di DKI Jakarta.

Djan Faridz menegaskan, dirinya memiliki akar rumput di 34 provinsi. Ia menargetkan, akan ada 50 ribu akar rumput PPP dari kubunya yang akan menyambangi kantor Kemenkum dan HAM. (OL-2)