KPK Periksa 45 Anggota DPRD dan Bupati Tanggamus

SEBANYAK 45 Anggota DPRD Tanggamus sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan itu berlangsung sejak Senin (11/4) lalu menyusul adanya dugaan penyuapan atau gratifikasi kelancaran pengesahan APBD 2016.

Tidak hanya anggota DPRD, lembaga antirasywah juga memeriksa Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

Pemeriksaan awalnya dilakukan di Polda Lampung. Namun, sejak Selasa (12/4), pemeriksaan dipindah ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Palang Besi Kemiling.

Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin ketika diminta komentarnya soal pemeriksaan 45 anggota DPRD Tanggamus mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk memberikan komentar.

Polda Lampung, kata dia, cuma memfasilitasi KPK.

"Kami hanya membantu memfasilitasi tugas-tugas yang dilakukan KPK. Silakan Anda meminta komentar kepada tim penyidik KPK," kata Ike di Lapangan Saburai Bandarlampung, kemarin.

Kabid Humas Polda Lampung AKB Sulistyaningsih juga enggan memberitahukan perihal pemeriksaan tersebut.

Ia mengaku belum mendapat informasi.

"Saya tidak tahu hal tersebut sebab itu saya tidak berani menjelaskannya. Nanti kalau sudah ada informasi, akan diinformasikan lebih lanjut." ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Tanggamus yang diperiksa enggan berkomentar. Hanya satu orang terperiksa, yakni Nursyahbana dari F-Partai Golkar yang bersedia mengatakan, dirinya dimintai keterangan soal pemberian uang dari Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

Sementara itu, Bambang membantah telah menyuap.

"Pembahasan APBD sudah disetujui dan disahkan. Jadi apa yang mau disuap. Tidak ada itu penyuapan, mungkin hanya mengada-ada saja. Mengenai motifnya, tanya saja kepada pihak yang melapor," katanya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian Kepala Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan tim penyidik sudah bergerak ke Lampung untuk mendalami dugaan penyuapan atau gratifikasi kelancaran pengesahan APBD 2016.

"Iya di Lampung itu proses penyelidikan," kata Yuyuk.